<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada Agustus-Oktober 2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow. Informan dipilih secara purposive dari unsur Bappeda, tokoh masyarakat/LPM, camat, kepala desa, dan masyarakat yang terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis substantif menggunakan model collaborative governance Ansell dan Gash yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang kolaborasi telah tersedia melalui Musrenbang berjenjang dari desa, kecamatan, forum perangkat daerah, hingga kabupaten, dan Bappeda berperan mengoordinasikan proses perencanaan serta mempertemukan pemangku kepentingan. Namun, forum formal belum sepenuhnya menjamin partisipasi yang setara dan substantif karena keterbatasan informasi dan akses, ketimpangan kapasitas, serta belum optimalnya keterlibatan kelompok rentan. Kesenjangan yang disoroti penelitian ini adalah belum memadainya penjelasan mengenai bagaimana mekanisme kolaborasi formal berhubungan dengan kualitas partisipasi dan tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam konteks perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kontribusi artikel ini adalah menerapkan empat dimensi model Ansell dan Gash untuk memetakan tantangan kolaborasi sekaligus merumuskan kebutuhan akan tindak lanjut usulan yang transparan, dialog inklusif, dan koordinasi berkelanjutan agar aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan secara lebih bermakna dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.]]>
