Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Junaidi Abdillah
Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALYSIS OF THE NECESSARY EXPANSION OF AUTHORITY FOR MOTOR VEHICLE TESTING CENTERS TO SUPPORT THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE 2027 ZERO ODOL POLICY Syahriandany; Syafri Hariansah; Junaidi Abdillah
Awang Long Law Review Vol. 9 No. 1 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v9i1.2182

Abstract

This study examines the urgency of strengthening the authority of the Motor Vehicle Testing Center (Balai PKB) to support the effective implementation of the Zero ODOL 2027 policy in Pangkalpinang City. The ODOL (Over Dimension Over Loading) problem poses serious threats to road safety, infrastructure damage, and national economic losses. Balai PKB, as a technical vehicle testing institution, faces limited authority in law enforcement and continuous supervision of ODOL violations. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze two main issues: first, the authority of Balai PKB in ODOL law enforcement under current regulations; second, the formulation of authority strengthening needed to achieve the Zero ODOL 2027 target. The findings reveal that Balai PKB currently holds only administrative authority without direct enforcement powers, creating legal loopholes exploited by ODOL violators. The ambiguity of post-certification supervision authority weakens law enforcement effectiveness. This study recommends formulating an expansion of Balai PKB's authority through regulatory revision that grants sudden inspection powers, administrative enforcement actions, and integrated coordination with law enforcement agencies, constructed within the framework of decentralization and deconcentration principles according to Indonesian Constitutional Law.
Analisis Sociolegal Partisipasi Masyarakat Desa sebagai Hak Konstitusional dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Celuak Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah) Alban Alban; Abdul Rasyid Saliman; Junaidi Abdillah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 7 No. 1 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji praktik partisipasi masyarakat di Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis empiris melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Akan tetapi, secara empiris partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan terbatas pada kelompok tertentu. Hambatan utamanya meliputi rendahnya kesadaran hukum, dominasi elite lokal, dan keterbatasan akses informasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya perubahan menuju partisipasi substantif melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penerapan demokrasi partisipatif yang lebih efektif.
Co-Authors Abdul Rasyid Saliman Alban Alban Syafri Hariansah Syahriandany