Abdul Rasyid Saliman
Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Problematika Hukum Hak atas Identitas dan Hambatan Administratif dalam Pencatatan Perkawinan Non-agama di Indonesia Yasrizaldi Yasrizaldi; Abdul Rasyid Saliman; Wijayono Hadi Sukrisno
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak atas identitas dalam konteks pencatatan perkawinan non-agama serta mengidentifikasi hambatan administratif yang dihadapi oleh warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai analisis terhadap praktik administratif pencatatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas identitas merupakan bagian dari hak konstitusional yang seharusnya dijamin tanpa diskriminasi, namun belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Hambatan administratif muncul akibat pembatasan pada sistem hukum yang masih menitikberatkan pada agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum pencatatan perkawinan menuju sistem yang inklusif dan menghormati hak identitas seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan.
Analisis Sociolegal Partisipasi Masyarakat Desa sebagai Hak Konstitusional dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Celuak Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah) Alban Alban; Abdul Rasyid Saliman; Junaidi Abdillah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 7 No. 1 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji praktik partisipasi masyarakat di Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis empiris melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Akan tetapi, secara empiris partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan terbatas pada kelompok tertentu. Hambatan utamanya meliputi rendahnya kesadaran hukum, dominasi elite lokal, dan keterbatasan akses informasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya perubahan menuju partisipasi substantif melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penerapan demokrasi partisipatif yang lebih efektif.