Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Dinamika Penyalahgunaan Kekuasaan di Tingkat Lokal: Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP 0 Rupiah di Pulo Gebang Mila Kamilah; Fadilla Safitri; Muhammad Nazhif Ramadhan; Siti Rahmah Zalfania; Ridwan; Maisarah Mitra Adrian
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.37235

Abstract

Studi ini mengeksplorasi interaksi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal melalui analisis kasus korupsi dalam pengadaan lahan untuk program perumahan dengan skema uang muka nol rupiah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang melibatkan perusahaan daerah Sarana Jaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode penelitian literatur, data diperoleh dari dokumen hukum resmi, keputusan pengadilan, serta laporan berita daring yang dianggap terpercaya, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi ini timbul dari kombinasi besar keleluasaan dalam pengambilan keputusan oleh mantan direktur utama perusahaan dan relasi transaksional yang erat dengan pengusaha swasta, sehingga manipulasi harga lahan dapat terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Pola tersebut dijelaskan dengan menggunakan kerangka pemikiran Robert Klitgaard, yang mengindikasikan bahwa korupsi muncul dari interaksi antara monopoli dan keleluasaan kewenangan yang tidak diimbangi oleh akuntabilitas yang memadai, serta teori kelompok kepentingan dari Mancur Olson mengenai kelompok kecil yang terorganisir rapat dan lebih mampu memengaruhi kebijakan dibandingkan dengan masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan sistem pengawasan internal yang formal, termasuk sistem manajemen anti penyuapan, tidak cukup untuk menghindari penyimpangan tersebut karena kurangnya komitmen dari pimpinan menjadikan instrumen tersebut hanya sebagai formalitas administratif. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan publik yang semestinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika tata kelola formal tidak didukung oleh integritas yang substansial dan pengawasan yang independen.