Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemanfaatan Big Data Gojek dalam Perumusan Kebijakan Perlindungan Kerja Mitra Pengemudi Online di Indonesia Arifa Halwa Khairunnisa; Muhammad Andhika Dwi Perdana; Paulinna Lintang Mahardhika Putri; Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7107

Abstract

Perkembangan ekonomi digital dan tingginya penggunaan transportasi online di Indonesia menghasilkan akumulasi data dalam jumlah besar yang berpotensi dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan publik. Namun, pemanfaatan big data untuk mendukung kebijakan perlindungan kerja bagi mitra pengemudi transportasi online masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan big data Gojek dalam mendukung perumusan kebijakan perlindungan kerja bagi mitra pengemudi transportasi online di Indonesia serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori evidence-based policy dan konsep data governance dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, laporan lembaga, dan sumber daring yang relevan serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa big data Gojek berpotensi mendukung penyusunan kebijakan melalui analisis data jam kerja, pendapatan, keselamatan kerja, perlindungan sosial, dan kesejahteraan mitra. Namun, pemanfaatannya saat ini masih lebih berorientasi pada kepentingan operasional dan layanan pelanggan. Selain itu, terdapat kendala berupa aspek regulasi, status kemitraan, kepemilikan data, privasi, dan tata kelola data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan big data memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan serta penguatan regulasi dan tata kelola data.
Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 di Indonesia Alexza Courientdya Nugroho Putrie; Nabila Eydenia; Faqih Savero; Fakthuri Fakthuri; Maisarah Mitra Adrian
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ascjs763

Abstract

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 menandai fase penting dalam digitalisasi tata kelola pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, hambatan teknis-operasional, serta implikasi politik dari penerapan Sirekap terhadap kualitas demokrasi digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus berbasis kerangka John W. Creswell, penelitian ini menguji fenomena tersebut melalui tiga pisau analisis: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Task-Technology Fit (TTF), dan Teori Demokrasi Digital. Pengumpulan data dilakukan secara holistik melalui wawancara mendalam bersama penyelenggara pemilu (KPU dan KPPS) serta kelompok masyarakat sipil, yang dikombinasikan dengan studi dokumentasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi facilitating conditions dan effort expectancy pada model UTAUT belum terpenuhi secara optimal akibat ketimpangan kompetensi digital petugas KPPS dan minimnya simulasi berskala besar. Melalui lensa TTF, ditemukan ketidakselarasan (poor fit) yang signifikan antara karakteristik teknologi canggih Sirekap dengan realitas lapangan; kendala pada teknologi Optical Character Recognition (OCR) dalam membaca formulir fisik serta kesenjangan infrastruktur telekomunikasi (digital divide) di wilayah pelosok memicu disfungsi sistemik. Dalam perspektif demokrasi digital, kegagalan teknis ini mendistorsi prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi, yang pada gilirannya memproduksi ketidakpercayaan publik (public distrust) berskala besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pemilu tidak boleh hanya mengutamakan kecanggihan teknologi semata, melainkan wajib didukung oleh kesiapan kapasitas kelembagaan, pemerataan infrastruktur nasional, serta sistem verifikasi data yang akuntabel demi menjaga legitimasi demokrasi.