Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia kerap kali terjebak dalam paradigma retributif yang kaku dan kontraproduktif, atau mekanisme keadilan restoratif konvensional yang terjebak pada formalitas administratif serta rentan terhadap manipulasi relasi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan konstruksi operasional integrasi antara prinsip islah dalam hukum Islam dan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna menghadirkan penyelesaian perkara KDRT yang transformatif-substansial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasionalisasi model islah-restoratif pada tahap hulu (penyidikan dan penuntutan) menemukan payung hukum yang kokoh melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024. Integrasi ini dilakukan dengan melembagakan peran hakam (tokoh agama atau perwakilan keluarga) sebagai fasilitator netral guna memitigasi risiko taktik manipulasi psikologis pelaku (apology cycle dan micro-behaviours). Model ini menetapkan indikator keberhasilan substantif yang bertumpu pada dua pilar: penguatan hak korban (women get stronger) dan transformasi perilaku nyata pelaku (men get better) yang akuntabilitas moral-spiritualnya diawasi secara kolektif oleh komunitas sosial-keagamaan setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model islah-restoratif mampu menyentuh akar persoalan relasi interpersonal dan memulihkan keutuhan domestik, meskipun kajian ini memiliki keterbatasan teoritis sehingga memerlukan penelitian empiris lanjutan di lapangan.