Perkembangan pesat ekonomi digital syariah di Indonesia memunculkan urgensi mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan efisien. Namun, regulasi eksisting dan sistem e-Court saat ini belum merepresentasikan Online Dispute Resolution (ODR) yang holistik, melainkan sebatas digitalisasi peradilan yang masih terbelenggu hukum acara konvensional. Selain itu, kesepakatan damai pada platform ODR privat kehilangan kepastian hukum karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika yuridis ODR eksisting dan merumuskan model rekonstruksi ODR ekonomi syariah yang mengharmonisasikan prinsip hukum Islam dengan kepastian hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan lex specialis mengakibatkan kerentanan perlindungan konsumen pada sengketa bernilai kecil (small claims). Sebagai solusi, diusulkan formulasi model Hybrid ODR Syariah yang berlandaskan prinsip ?ul? (perdamaian) dan maq??id al-syar?‘ah (khususnya hif? al-m?l dan hif? al-‘ir?) guna mencegah dehumanisasi dalam resolusi konflik digital. Model ini beroperasi secara berjenjang melalui Automated Negotiation, Online-?ul?, dan Online Tahkim. Harmonisasi kepastian hukum diwujudkan dengan mengintegrasikan Akta ?ul? Digital secara langsung ke sistem e-Court Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan (homologasi) yang berdaya eksekusi paksa, didukung oleh implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dan Smart Contract. Kesimpulannya, sinergi antara platform ODR privat dan otoritas peradilan mutlak diperlukan. Diperlukan reformasi kebijakan melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung khusus guna menjamin ekosistem keadilan digital syariah yang humanis dan berkepastian hukum