<![CDATA[Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi yang tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga menjadi cerminan kontrak sosial dan identitas suatu bangsa. Indonesia telah melewati fase krusial dalam sejarah ketatanegaraannya melalui empat tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada periode 1999–2002. Artikel ini menganalisis secara kritis pergeseran paradigma dari sistem yang berpusat pada kekuasaan eksekutif (executive heavy) menuju sistem yang mengedepankan prinsip checks and balances serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif. Pembahasan mencakup kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar yang bersifat tetap, serta dinamika perubahan pasal-pasal yang merespons tuntutan reformasi. Analisis ini juga menyoroti tantangan kontemporer berupa fenomena koalisi besar di parlemen yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah literatur ilmiah terbaru dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi merupakan bukti dinamisme hukum dasar yang tetap berpijak pada nilai-nilai statis Pembukaan sebagai norma dasar negara. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen konstitusi guna memastikan keselarasan antara norma operasional dengan nilai-nilai fundamental Pembukaan UUD 1945. Kata Kunci: Konstitusi, Amandemen UUD 1945, Demokrasi, Checks and Balances, Negara Hukum.]]>
