Mursyid Azzahaby Sudirman
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perbedaan Paradigma Penegakan Hukum dalam Sistem Common Law dan Civil Law: Studi Terhadap Peran Hakim dalam Pembentukan Hukum Mursyid Azzahaby Sudirman; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.470

Abstract

Sistem hukum Common Law dan Civil Law merupakan dua tradisi hukum utama yang memiliki karakteristik berbeda dalam menempatkan sumber hukum dan peran hakim dalam proses penegakan hukum. Sistem Common Law menempatkan putusan pengadilan terdahulu sebagai salah satu sumber hukum penting melalui doktrin stare decisis. Sementara itu, sistem Civil Law lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang menerapkan, menafsirkan, dan menemukan hukum dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma mengenai sejauh mana hakim dapat berperan dalam pembentukan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kedua sistem hukum, membandingkan kedudukan hakim dalam pembentukan hukum, serta mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Common Law memberikan ruang lebih besar terhadap pembentukan hukum melalui putusan hakim, Civil Law tetap mengakui pentingnya peran hakim melalui penafsiran dan penemuan hukum. Dalam perkembangannya, kedua sistem menunjukkan kecenderungan konvergensi. Indonesia yang berakar pada tradisi Civil Law juga memperlihatkan perkembangan peran putusan pengadilan dalam membentuk dan mengarahkan praktik hukum melalui yurisprudensi serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.