<![CDATA[Proses persidangan yang panjang dan biaya litigasi yang tinggi sering kali menghadirkan sengketa perdata dengan permasalahan tersebut ketika diselesaikan di pengadilan umum. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan mediasi sebagai instrumen yang wajib (mandatory mediation) sebagai perwujudan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Penelitian ini mencoba menganalisis konstruksi yuridis kewenangan Hakim Mediator serta menilai berbagai hambatan yuridiko-empiris yang timbul dari upaya/ikhtiar untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa perdata pada tingkat pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analitis-deskriptif yang didukung oleh analisis data empiris pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hakim Mediator memiliki legitimasi yurisdiksional yang sangat kuat dengan kekuatan mengikat eksekutorial melalui acte van dading, namun mediasi dalam praktik pengadilan masih terjebak dalam formalitas prosedural. Kesenjangan ini disebabkan oleh beban kerja hakim (case load), keterbatasan pengetahuan tentang teknik negosiasi Tingkat lanjut, serta resistensi budaya dari para advokat untuk berperkara secara bertarung (adversarial culture). Penelitian ini menyarankan redefinisi peran Hakim Mediator menjadi model Mediasi Aktif, dengan fokus pada negosiasi berbasis kepentingan, peningkatan teknik caucus, serta penilaian yang lebih ketat terhadap kinerja mediasi oleh Mahkamah Agung.]]>
