<![CDATA[Secara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan guna melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi. Dalam kasus tawuran, tindakan anak dapat dikategorikan sebagai kenakalan atau tindak pidana apabila menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi diversi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi bergantung pada tingkat berat ringannya tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, sedangkan tindak pidana berat tidak memenuhi syarat. Dalam proses diversi, penyidik mempertemukan pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan. Kendala implementasi diatasi melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan diversi serta peningkatan kerja sama antarinstansi penegak hukum agar tercipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya.]]>
