Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Whatsapp Yang Digunakan Untuk Mengakses dan Menyebarluaskan Pornografi Ahmad Novaldi; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3077

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang aturan penyalahgunaan penyebaran konten pornografi, dan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaksa dan hakim kurang teliti atau tidak menjalankan tugasnya secara baik dan meyeluruh karena melupakan hal lainnya seperti UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Sehingga penuntut umum hanya merumuskan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hakim juga memutus perkara tersebut dengan mengadili terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.
Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Rindu Olga Alpadira; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3079

Abstract

Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana secara tegas melarang hukuman mati. Namun, hukuman mati masih diperdebatkan di Indonesia. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Untuk menyelidiki perbedaan pendapat tersebut, analisis kritis harus dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya adalah bahwa hukum pidana Islam dan Indonesia menerapkan hukuman mati dengan hati-hati dan dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Batasan-batasan ini diharapkan dapat mendamaikan pendukung hukuman mati dan penentangnya di Indonesia. Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan seseorang, yang merupakan karunia Allah SWT yang harus dilindungi, dan orang yang melanggarnya berhak atas hukuman mati.
Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana Yona Marsyifa; Wendra Yunaldi; Syaiful Munandar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3407

Abstract

Belajar merupakan proses pemberian ilmu dari seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yaitu guru kepada siswa (peneria ilmu). Dalam proses belajar banyak sekali ditemukan siswa yang malas dalam belajar, sehingga hasil yang didapat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang terjadi di SMAS Pebangunan Bukittinggi ditemukan siswa yang memiliki minat belajar yang rendah, rendahnya minat belajar siswa tersebut terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti siswa tidak bersemangat atau tidak bergairah dalam belajar, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, sering minta izin dengan guru mata pelajaran untuk keluar kelas, tidak fokus dalam proses pembelajaran, ketiduran di kelas, selain itu terkadang siswa tersebut juga sibuk sendiri bermain HP disaat jam pelajaran berlangsung. Melihat permasalah yang terjadi itu maka tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui penyebab siswa tidak aktif dalam belajar, kemudian bagaimana solusi guru dalamm menghadapi permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, adapun Teknik analisis data dilakukan secara mendalam. Lokasi penelitian yaitu di SMAS Pembangunan Bukittinggi.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK Yelli Sri Wahyuni; Sukmareni; Syaiful Munandar
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.926

Abstract

Narcotics Crime has occurred a lot in Indonesia. One of those who commit narcotic crimes is a child. Parents are obliged to fulfill the rights of children so as not to fall into drugs and promiscuity. As is the case with the defendant Fajar Bumi Putra who has been sentenced by the Payakumbuh District Court judge, but the problems and objectives of this study are to analyze 1) The basis for the judge's consideration of the Evil Conspiracy case Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pyh in imposing a sentence on a child who commits a narcotic crime. 2) The basis in what case is a child who commits a narcotic crime under number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh regarding Evil conspiracy committed by children is in accordance with the Law.. Based on the results In this study, the authors suggest efforts to prevent narcotics crime, protect children's values ​​and educate children so they don't fall prey to narcotics and promiscuity by judges and law enforcement officials such as public prosecutors.
PENGARUH PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN OVERDIMENSI DAN OVERLOADING TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS POLRESTA BUKITTINGGI) Aditya Kurniawan; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22733

Abstract

Sejak tahun 2009, isu mengenai kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas dan dimensi ini tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan permasalahan ODOL, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi di lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Tingkat Pelanggaran kendaraan Overdimensi Overloading (ODOL), Bagaimana Proses Penindakan Pelanggaran Kendaraan Overdimensi Overload terhadap angka kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana Upaya Penindakan Pelanggaran Kendaraan Overdimensi Overload terhadap angka Kecelakaan lalu lintas Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai Pelanggaran Kendaraan Overdimensi dan Overloading terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Kemudian data dianalisis secara sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) masih belum berjalan secara optimal. Masih ada sejumlah hambatan yang membuat upaya penertiban kendaraan ODOL di lapangan kurang efektif. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, terhadap bahaya dan dampak dari pelanggaran ODOL. Selain itu, pengawasan dan penindakan dari pihak berwenang juga masih lemah, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, maupun belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Kata Kunci: Overdimensi, Overloading, Kecelakaan lalu lintas
PENGARUH PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN OVERDIMENSI DAN OVERLOADING TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS POLRESTA BUKITTINGGI) Aditya Kurniawan; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22733

Abstract

Sejak tahun 2009, isu mengenai kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas dan dimensi ini tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan permasalahan ODOL, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi di lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Tingkat Pelanggaran kendaraan Overdimensi Overloading (ODOL), Bagaimana Proses Penindakan Pelanggaran Kendaraan Overdimensi Overload terhadap angka kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana Upaya Penindakan Pelanggaran Kendaraan Overdimensi Overload terhadap angka Kecelakaan lalu lintas Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai Pelanggaran Kendaraan Overdimensi dan Overloading terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Kemudian data dianalisis secara sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) masih belum berjalan secara optimal. Masih ada sejumlah hambatan yang membuat upaya penertiban kendaraan ODOL di lapangan kurang efektif. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, terhadap bahaya dan dampak dari pelanggaran ODOL. Selain itu, pengawasan dan penindakan dari pihak berwenang juga masih lemah, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, maupun belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Kata Kunci: Overdimensi, Overloading, Kecelakaan lalu lintas