Syaiful Munandar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Whatsapp Yang Digunakan Untuk Mengakses dan Menyebarluaskan Pornografi Ahmad Novaldi; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3077

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang aturan penyalahgunaan penyebaran konten pornografi, dan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaksa dan hakim kurang teliti atau tidak menjalankan tugasnya secara baik dan meyeluruh karena melupakan hal lainnya seperti UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Sehingga penuntut umum hanya merumuskan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hakim juga memutus perkara tersebut dengan mengadili terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.
Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Rindu Olga Alpadira; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3079

Abstract

Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana secara tegas melarang hukuman mati. Namun, hukuman mati masih diperdebatkan di Indonesia. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Untuk menyelidiki perbedaan pendapat tersebut, analisis kritis harus dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya adalah bahwa hukum pidana Islam dan Indonesia menerapkan hukuman mati dengan hati-hati dan dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Batasan-batasan ini diharapkan dapat mendamaikan pendukung hukuman mati dan penentangnya di Indonesia. Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan seseorang, yang merupakan karunia Allah SWT yang harus dilindungi, dan orang yang melanggarnya berhak atas hukuman mati.
Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana Yona Marsyifa; Wendra Yunaldi; Syaiful Munandar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3407

Abstract

Belajar merupakan proses pemberian ilmu dari seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yaitu guru kepada siswa (peneria ilmu). Dalam proses belajar banyak sekali ditemukan siswa yang malas dalam belajar, sehingga hasil yang didapat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang terjadi di SMAS Pebangunan Bukittinggi ditemukan siswa yang memiliki minat belajar yang rendah, rendahnya minat belajar siswa tersebut terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti siswa tidak bersemangat atau tidak bergairah dalam belajar, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, sering minta izin dengan guru mata pelajaran untuk keluar kelas, tidak fokus dalam proses pembelajaran, ketiduran di kelas, selain itu terkadang siswa tersebut juga sibuk sendiri bermain HP disaat jam pelajaran berlangsung. Melihat permasalah yang terjadi itu maka tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui penyebab siswa tidak aktif dalam belajar, kemudian bagaimana solusi guru dalamm menghadapi permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, adapun Teknik analisis data dilakukan secara mendalam. Lokasi penelitian yaitu di SMAS Pembangunan Bukittinggi.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK Yelli Sri Wahyuni; Sukmareni; Syaiful Munandar
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.926

Abstract

Narcotics Crime has occurred a lot in Indonesia. One of those who commit narcotic crimes is a child. Parents are obliged to fulfill the rights of children so as not to fall into drugs and promiscuity. As is the case with the defendant Fajar Bumi Putra who has been sentenced by the Payakumbuh District Court judge, but the problems and objectives of this study are to analyze 1) The basis for the judge's consideration of the Evil Conspiracy case Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pyh in imposing a sentence on a child who commits a narcotic crime. 2) The basis in what case is a child who commits a narcotic crime under number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh regarding Evil conspiracy committed by children is in accordance with the Law.. Based on the results In this study, the authors suggest efforts to prevent narcotics crime, protect children's values ​​and educate children so they don't fall prey to narcotics and promiscuity by judges and law enforcement officials such as public prosecutors.
Legal Sanctions against Soldiers of Kodim 0304/Agam in Online Gambling Crimes Edi Saputra; Syaiful Munandar
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v5i1.1683

Abstract

This study aims to analyze the application of legal sanctions against soldiers of Kodim 0304/Agam involved in online gambling crimes and to examine the legal mechanisms used in handling such cases within the framework of military law enforcement. The increasing involvement of military personnel in cyber-based gambling activities has raised concerns regarding legal accountability, military discipline, and institutional integrity. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach through field research, document analysis, and the examination of relevant legal regulations governing military and criminal law. Data were collected through interviews, observations, and supporting legal documents related to the implementation of sanctions for military personnel involved in online gambling activities. The findings indicate that soldiers involved in online gambling crimes are subject not only to criminal sanctions under applicable laws but also to disciplinary sanctions and administrative measures under the military justice system. The imposition of sanctions is influenced by the nature of the offense, the degree of involvement, and institutional considerations related to maintaining military discipline and public trust. The study finds that legal enforcement in military institutions prioritizes both punitive and corrective dimensions to preserve professional conduct among soldiers. This study concludes that the application of legal sanctions against soldiers involved in online gambling requires an integrated legal approach combining criminal responsibility and military disciplinary principles. The academic contribution of this research lies in expanding the discourse on military criminal law and providing a contextual understanding of legal accountability for online gambling offenses within military institutions.