Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara praktik dinasti politik, maladministrasi, dan tindak pidana korupsi kepala daerah dengan mengambil studi kasus mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, putusan pengadilan, laporan lembaga negara, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memperlihatkan indikasi konflik kepentingan, praktik patronase, nepotisme, serta maladministrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan jaringan politik keluarga, posisi strategis aktor birokrasi, serta lemahnya sistem pengawasan memperkuat peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Berdasarkan perspektif Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach, kasus tersebut merepresentasikan konflik pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta perubahan budaya politik menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kata kunci: dinasti politik, korupsi kepala daerah,transformasi konflik