Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

STRATEGI PEMENUHAN HAK ELEKTORAL KELOMPOK MINORITAS SUKU ANAK DALAM SUB-ETNIS ORANG RIMBA OLEH KPU BATANGHARI, JAMBI, INDONESIA Hertanto Hertanto; Sindung Haryanto; Tabah Maryanah
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.32262

Abstract

Hak politik elektoral atau hak untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Faktanya hak tersebut masih sulit diperoleh terutama pada kelompok masyarakat minoritas. Tujuan kajian ini untuk mengungkap penyebab Orang Rimba tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam mengupayakan terpenuhinya hak politik elektoral Orang Rimba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus tipe ekstrim terbanyak. Data dikumpulkan melalui focus group discussion, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan matriks peranan dalam kelompok. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada tiga penyebab Orang Rimba tidak memiliki KTP-el, yaitu: cara hidup yang berpindah-pindah, keyakinan Orang Rimba, dan tidak adanya aturan khusus bagi Orang Rimba dalam pembuatan KTP-el. Strategi KPUD Batanghari untuk memenuhi hak politik elektoral Orang Rimba ada tiga, yaitu: pertama, strategi pada tahap pendataan pemilih yang dilakukan dengan cara memasukkan data Orang Rimba ke dalam formulir AC. Kedua, strategi pada tahap pemungutan suara, yaitu dengan cara menyediakan TPS khusus untuk Orang Rimba. Ketiga, strategi berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yakni bekerja sama dengan Disdukcapil dan Kejaksaan Negeri Batanghari dan Dirjen Disdukcapil Kemdendagri serta pemimpin Orang Rimba, yakni ‘Temenggung’ dan penghubung Orang Rimba dengan orang luar, yakni ‘Jenang’. Selain itu juga melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jambi dan KPU RI.
Analysis of Public Opinion on Social Media X and YouTube on the Results of the 2024 Presidential Election Himawan Indrajat; Tabah Maryanah; Hertanto; Andri Marta
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

This study analyzes the sentiment of social media users, especially Twitter and YouTube, on the results of the 2024 presidential election won by the Prabowo-Gibran pair. The goal is to identify the dominance of sentiment, whether positive, negative, or neutral. The research method uses a literature approach with content analysis on user responses. The data obtained showed the dominance of negative sentiment, especially criticism related to election integrity, human rights issues, and candidate feasibility. These results reflect significant public dissatisfaction with the political process, highlighting the role of social media as a reflection of public opinion. These findings provide insight for the government in understanding public perception and the importance of transparent communication to strengthen public trust in democracy.
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN KOTAK SUARA BERBAHAN DUPLEK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (Studi Pemilu Serentak Kabupaten Pringsewu tahun 2019) Wahir; Robi Cahyadi Kurniawan; Tabah Maryanah; Muhammad Iskandar; Aden, Wahir; Kurniawan, Roby Cahyadi; Maryana, Tabah; Iskandar, Muhammad
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.13089

Abstract

Pemilu sejatinya tidak hanya mengejar kesuksesan secara materiil dengan terpilihnya wakilrakyat yang baik, namun lebih daripada itu sukses dalam penyelenggaraan yaitu berupaefektif dan efesiennya penggunaan anggaran pemilu akibat efektifnya bahan atau alat yang digunakan. Penulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tentang efektifitas dan efesiensi penggunaan kotak suara berbahan duplek dalam pemilu dibandingkan dengan menggunakan bahan kertas apalagi besi sebagaimana yang telah dilakukan dalam pemilu 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif yang menekankan pada penjelasan terkait implikasi penggunaan kotak suara berbahan duplek pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Pringsewu. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan kotak suara berbahan duplek secara praktik lebih murah dan aman dibandingkan dengan bahan lainnya. Hal ini terkait dengan iklim Indonesia dengan curahhujan yang cukup tinggi dan medan yang bergunung-gunung dan keberadaan sungai yangcukup banyak dan dalam, sehingga bahan duplek lebih aman dan ringan dalam distribusi barang oleh penyelenggara dibandingkan bahan yang lain
ANALISIS UPAYA PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MENDUKUNG SDG 13 MELALUI KEBIJAKAN CARBON CAPTURE, UTILITATION, AND STORAGE (CCUS) 2025 Mufida Nurazizah; Tabah Maryanah
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.5952

Abstract

ABSTRACT Climate change is a threat that has a major impact on sustainability and survival, thus requiring supportive and effective policy responses. Carbon Dioxide is one of the causes of climate change. Carbon emissions in Malaysia have shown an increasing trend in the last 5 years. As part of its efforts to support Sustainable Development Goal (SDG) 13, the Malaysian government has ratified the Carbon Capture, Utilization, and Storage policy outlined in ACT 870 to support Malaysia's 2050 carbon emission target. This study aims to analyze how the Malaysian government's efforts to support SDG 13 through ACT 870, with four aspects of the Robust principle in Environmental governance theory, which consist of the Legitimate, Connected, Nested, and Polycentric aspects. This study uses qualitative analysis by analyzing library information through official ACT 870 documents, Malaysian CCUS policy reports, and similar studies. The results of this study indicate that the ACT 870 CCUS 2025 Policy has met the legitimacy criteria in the normative, nested, and connected dimensions. However, the legitimacy criteria in the empirical and polycentric dimensions have not been met. Keywords: Climate Change; Environmental governance; Robust Principle; Carbon Emissions