<![CDATA[Pengelolaan sampah di kawasan wisata merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi. Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai dasar penegakan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi administratif belum berjalan secara efektif karena penegakan hukum masih didominasi oleh teguran lisan, sedangkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, maupun pencabutan izin usaha belum diterapkan secara optimal. Hambatan implementasi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum tersedianya prosedur operasional yang jelas, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penyempurnaan mekanisme penegakan hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga keberlanjutan kawasan wisata Kota Bukittinggi.]]>
