Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Muhammad Fauzan
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perancangan KPBU dengan Konsep Growth Inclusive Loop System terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Ibu Kota Nusantara Diani Sadiawati; Wicipto Setiadi; Surahmad; Muhammad Fauzan; Audy Luvena; Jordan Fahran Brelian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3988

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan sistem ketenagalistrikan 100% berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2045. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) memiliki potensi besar di Kalimantan, namun pengembangannya terkendala oleh kepastian pasokan bahan baku dan belum optimalnya pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini bertujuan merumuskan formulasi skema KPBU dan konsep Growth Inclusive Loop System (GILS) guna mendukung pendirian proyek PLTBm di IKN. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method yang dikombinasikan dengan pendekatan Design Thinking, System Dynamics, dan Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep GILS berbasis quadruple helix (pemerintah, masyarakat/petani, akademisi, dan industri) mampu mengoptimalkan peran petani lokal dan lembaga keuangan/koperasi dalam rantai pasok bahan baku biomassa non-kayu. Selain itu, pembaruan skema KPBU-IKN dilakukan dengan menghadirkan entitas Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) off-taker sebagai penjamin ketersediaan bahan baku bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) PLTBm. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi BUMO off-taker dan skema GILS efektif menekan risiko investasi, menjamin keberlanjutan pasokan energi, serta mendorong ekonomi kerakyatan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang BUMO off-taker serta penyesuaian materi muatan bahan baku biomassa dalam RUU EBT.
Implikasi Hukum Koperasi Merah Putih Berbasis Kewilayahan Terhadap Pembangunan Daerah Kota Depok Taufiqurrohman Syahuri; Diani Sadiawati; Wicipto Setiadi; Jordan Fahran Brelian; Abdu El-Aziz Attamimi; Muhammad Fauzan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4297

Abstract

Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memicu ketegangan normatif terhadap prinsip kemandirian serta demokrasi ekonomi perkoperasian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Koperasi Merah Putih berbasis kewilayahan secara komprehensif dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap pembangunan daerah di Kota Depok. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan, yang dikonfirmasi menggunakan data wawancara pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok serta Koperasi Merah Putih Kelurahan Serua. Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali hierarki perundang-undangan akibat penggunaan instrumen instruksi presiden sebagai peraturan kebijakan intern yang dijadikan landasan pembentukan berbagai peraturan menteri pengatur hak keperdataan masyarakat. Pembatasan keanggotaan berbasis domisili kelurahan juga bertentangan dengan asas keanggotaan terbuka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di tingkat daerah, pelaksanaan program nasional ini menimbulkan tantangan pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, belum optimalnya koordinasi lintas sektoral, hambatan integrasi rantai pasok perkotaan, serta kerancuan status hukum kepemilikan aset gerai dan pergudangan yang didanai melalui skema transfer daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penataan ulang regulasi melalui pengangkatan bentuk hukum kebijakan ke tingkat undang-undang atau peraturan presiden. Pemerintah Kota Depok disarankan menerapkan model fasilitasi berjenjang yang adaptif terhadap kesiapan usaha koperasi tanpa mengorbankan otonomi rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memisahkan pertanggungjawaban aset publik dari risiko usaha privat, serta memperkuat kemitraan pasokan guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdu El-Aziz Attamimi Audy Luvena Diani Sadiawati Jordan Fahran Brelian Surahmad Taufiqurrohman Syahuri Wicipto Setiadi