<![CDATA[Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 memicu ketegangan normatif terhadap prinsip kemandirian serta demokrasi ekonomi perkoperasian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Koperasi Merah Putih berbasis kewilayahan secara komprehensif dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap pembangunan daerah di Kota Depok. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan, yang dikonfirmasi menggunakan data wawancara pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok serta Koperasi Merah Putih Kelurahan Serua. Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali hierarki perundang-undangan akibat penggunaan instrumen instruksi presiden sebagai peraturan kebijakan intern yang dijadikan landasan pembentukan berbagai peraturan menteri pengatur hak keperdataan masyarakat. Pembatasan keanggotaan berbasis domisili kelurahan juga bertentangan dengan asas keanggotaan terbuka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di tingkat daerah, pelaksanaan program nasional ini menimbulkan tantangan pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, belum optimalnya koordinasi lintas sektoral, hambatan integrasi rantai pasok perkotaan, serta kerancuan status hukum kepemilikan aset gerai dan pergudangan yang didanai melalui skema transfer daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penataan ulang regulasi melalui pengangkatan bentuk hukum kebijakan ke tingkat undang-undang atau peraturan presiden. Pemerintah Kota Depok disarankan menerapkan model fasilitasi berjenjang yang adaptif terhadap kesiapan usaha koperasi tanpa mengorbankan otonomi rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memisahkan pertanggungjawaban aset publik dari risiko usaha privat, serta memperkuat kemitraan pasokan guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.]]>
