<![CDATA[Sistem pendanaan politik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sumbangan eksternal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi politik. Sumbangan yang berasal dari pihak asing, anonim, maupun melalui pihak ketiga dapat mengancam integritas demokrasi dengan menciptakan ketergantungan partai terhadap kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) bagaimana urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia dalam upaya menjaga integritas demokrasi; dan (2) bagaimana mekanisme ideal pengaturan dan pengawasan sumbangan eksternal agar pendanaan politik pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutory approach dan comparative approach, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan praktik negara lain. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip integritas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pendanaan politik pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas demokrasi. Mekanisme idealnya mencakup pembatasan sumbangan eksternal, pelaporan real-time yang dapat diakses publik, pelarangan sumbangan dari badan usaha yang berkontrak dengan pemerintah, serta pembentukan lembaga audit independen. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pendanaan politik pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia.]]>
