Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak Pemilik Tanah pada Sengketa Kesalahan Penggarapan Lahan Secara Perdata Tri Auli; Mulida Hayati; Hilyatul Asfia; F.X Ary Setiawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3653

Abstract

Land disputes resulting from improper cultivation by plantation companies often cause material and immaterial losses to the rightful landowners. A case in Waringin Agung Village demonstrates that PT Karya Makmur Bahagia (KMB) cultivated residents’ land without legal basis, thereby damaging crops that serve as the community’s livelihood. This study aims to analyze legal protections and mechanisms for restoring landowners’ rights through civil proceedings. The method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach, drawing on primary legal sources such as the Civil Code and the Land Law, supported by scholarly literature. The research results show that unauthorized land acquisition and cultivation by companies can be categorized as land grabbing, which has criminal consequences. In addition to requiring compensation from the landowner, the perpetrators can also be subject to criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. Legal protection for landowners can be achieved through both litigation and nonlitigation efforts.
Kontroversi Sumbangan Eksternal dan Urgensi Reformasi Regulasi Pendanaan Politik Pemilu untuk Menjaga Integritas Demokrasi Ajeng Hijriatul Aulia; Hilyatul Asfia; Ibnu Elmi AS Pelu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4033

Abstract

Sistem pendanaan politik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sumbangan eksternal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi politik. Sumbangan yang berasal dari pihak asing, anonim, maupun melalui pihak ketiga dapat mengancam integritas demokrasi dengan menciptakan ketergantungan partai terhadap kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) bagaimana urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia dalam upaya menjaga integritas demokrasi; dan (2) bagaimana mekanisme ideal pengaturan dan pengawasan sumbangan eksternal agar pendanaan politik pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutory approach dan comparative approach, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan praktik negara lain. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip integritas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pendanaan politik pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas demokrasi. Mekanisme idealnya mencakup pembatasan sumbangan eksternal, pelaporan real-time yang dapat diakses publik, pelarangan sumbangan dari badan usaha yang berkontrak dengan pemerintah, serta pembentukan lembaga audit independen. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pendanaan politik pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia.