<![CDATA[Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 45–50 yang memperluas atribusi perbuatan, pengendalian faktual, dan kesalahan organisasional. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan harmonisasi dengan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terutama dalam menentukan hubungan antara kesalahan individual, kesalahan korporasi, beneficial ownership, dan sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan model integratif yang sesuai dengan sistem hukum pasca KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesalahan pengurus atau keuntungan yang diperoleh, tetapi harus didasarkan pada hubungan fungsional dengan tindak pidana dan kesalahan organisasi berupa kebijakan, kegagalan pencegahan, pembiaran, atau kelemahan pengendalian. Penelitian ini menawarkan Integrated Organizational Fault Model yang terdiri atas conduct attribution, organizational fault assessment, control attribution, serta sanction and remediation alignment. Model ini mengintegrasikan UU Tipikor, KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan rezim sanksi korporasi untuk membentuk pertanggungjawaban yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.]]>
