<![CDATA[Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang mengalami perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggeser pendekatan kerugian potensial menjadi kerugian nyata (actual loss). Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan negara, sedangkan Penjelasan Pasal 603 mengaitkannya dengan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan menentukan kerugian negara, kedudukan hasil audit lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, dan standar pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 serta merumuskan model pembuktian yang menjamin kepastian hukum dan independensi hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan konstitusional BPK tidak menjadikan laporan BPK sebagai satu-satunya dasar pembuktian kerugian keuangan negara. Hasil audit BPKP, inspektorat, akuntan publik, dan keterangan ahli tetap dapat digunakan sepanjang diperoleh secara sah dan diuji di persidangan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pembuktian melalui pemisahan antara kewenangan menentukan kerugian negara, penghitungan nilai kerugian, kedudukan hasil audit, dan kewenangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.]]>
