<![CDATA[Keabsahan perjanjian kredit antara pemegang saham Indonesia dan asing dengan jaminan saham pada perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta penguatan norma hukumnya. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang memperbolehkan saham menjadi objek jaminan dengan larangan perjanjian pinjam nama dalam penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan saham pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, ketentuan mengenai jaminan saham, anggaran dasar perseroan, serta tidak digunakan untuk menyamarkan kepemilikan atau penguasaan saham oleh pihak lain. Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dan batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma melalui parameter yang lebih jelas mengenai sumber dana, manfaat ekonomi, risiko ekonomi, hak suara, pemberian kuasa, hubungan perjanjian kredit dengan jaminan saham, serta tujuan dan akibat transaksi untuk membedakan jaminan saham yang sah dari perjanjian pinjam nama dan mewujudkan kepastian hukum.]]>
