Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Richard C. Adam
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Jaminan Saham Dalam Perjanjian Kredit Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing: Problematika Nominee Arrangement Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4394

Abstract

Keabsahan perjanjian kredit antara pemegang saham Indonesia dan asing dengan jaminan saham pada perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta penguatan norma hukumnya. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang memperbolehkan saham menjadi objek jaminan dengan larangan perjanjian pinjam nama dalam penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan saham pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, ketentuan mengenai jaminan saham, anggaran dasar perseroan, serta tidak digunakan untuk menyamarkan kepemilikan atau penguasaan saham oleh pihak lain. Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dan batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma melalui parameter yang lebih jelas mengenai sumber dana, manfaat ekonomi, risiko ekonomi, hak suara, pemberian kuasa, hubungan perjanjian kredit dengan jaminan saham, serta tujuan dan akibat transaksi untuk membedakan jaminan saham yang sah dari perjanjian pinjam nama dan mewujudkan kepastian hukum.
Norma Hukum Visual, Fonetik dan Konseptual dalam Pemeriksaan Substantif Sehubungan Prinsip Persamaaan pada Pokoknya dalam Hukum Merek Sulthan Fadhil Hisyam; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4463

Abstract

Tahap pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Penilaian kemiripan tidak cukup dilakukan berdasarkan kesamaan secara harfiah, tetapi perlu memperhatikan unsur dominan dan karakter keseluruhan merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta merumuskan bentuk ideal perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum dan doktrin mengenai persamaan pada pokoknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kemiripan merek harus dilakukan secara komprehensif dengan memadukan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta mempertimbangkan daya pembeda dan jenis barang atau jasa. Perlindungan hukum yang ideal memerlukan pemeriksaan substantif yang konsisten sebagai upaya preventif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sebagai upaya represif.
Urgensi Pembaruan Hukum Merek Dalam Era Kecerdasan Buatan Dalam Rangka Kepastian Hukum Indonesia Tan Hao Qing; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4464

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif telah mengubah proses penciptaan dan penggunaan identitas merek serta menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hukum merek di Indonesia. AI mampu menghasilkan nama, logo, dan identitas visual secara cepat, termasuk tanda yang berpotensi memiliki persamaan dengan merek pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan norma hukum merek Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI serta merumuskan konsep penguatan norma untuk mewujudkan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Trademark Law of the People’s Republic of China, termasuk revisi tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum pada dasarnya bersifat teknologi-netral dan tidak menempatkan AI sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang menggunakan atau mendaftarkan merek. Namun, hukum Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan merek dalam lingkungan digital, pertanggungjawaban atas penggunaan AI, dan pembuktian elektronik. Oleh karena itu, penguatan norma diperlukan melalui perluasan penggunaan merek di lingkungan digital, pemanfaatan AI dalam pemeriksaan merek, penegasan tanggung jawab pengguna AI, penguatan prinsip itikad baik, serta peningkatan mekanisme pembuktian dan penegakan hukum.
Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Scalper Atau Pedagang Perantara Dalam Transaksi Tiket Pertunjukan Konser Musik Tatsbita Khaulah; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4465

Abstract

Perkembangan industri musik di Indonesia turut mendorong meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan konser musik yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penjualan dan pengalihan tiket. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perniagaan tiket pertunjukan konser musik dapat menimbulkan berbagai hubungan hukum, khususnya dalam perspektif hukum perdata, baik dalam transaksi melalui penyelenggara resmi maupun transaksi yang dilakukan di luar mekanisme penjualan tiket yang disediakan oleh penyelenggara. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan membeli tiket untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Dalam kehidupan masyarakat, pihak yang melakukan kegiatan tersebut umumnya dikenal dengan istilah scalper atau pedagang perantara. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena perniagaan tiket tidak selalu berlangsung antara seorang penjual dengan konsumen akhir. Seseorang yang memperoleh tiket untuk kemudian menjualnya kembali dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang juga mempunyai tujuan untuk menjual kembali tiket tersebut. Dengan demikian, dapat terbentuk suatu hubungan hukum yang bersifat horizontal antara satu scalper dengan lainnya.
Co-Authors Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu Sulthan Fadhil Hisyam Tan Hao Qing Tatsbita Khaulah