<![CDATA[Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Persoalan tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya perdagangan elektronik yang memperluas akses distribusi produk kosmetika ilegal dan meningkatkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya serta mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dokumen serta publikasi resmi lembaga terkait sebagai data pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK telah menyediakan dasar normatif mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan peredaran produk berbahaya, dan mekanisme pertanggungjawaban, tetapi efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, ketidakselarasan regulasi, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya pengaturan perdagangan kosmetika melalui platform digital. Penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, pengawasan digital, serta literasi hukum konsumen diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum yang substantif.]]>
