Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

10.123

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Mimbar Keadilan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ners Res Nullius Law Journal Legal Spirit jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal EduHealth Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Development Journal IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Pemuliaan Hukum Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Journal Delik Adpertisi Jurnal Hukum Mimbar Justitia J-CEKI

Prayuti, Yuyut

Univeristas Islam Nusantara

Author-ID : 1470754

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 92 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara Bayuaji Yudha Prajas; Naungan Harahap; Yuyut Prayuti
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation Of Halal Labels In Indonesia Yuyut Prayuti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.716

The label is a tool to convey information about the products listed on the packaging. In addition to providing information about the product name, the label also provides information on the list of ingredients contained in the product, net weight, durability, value or usefulness of the product as well as information about halal. Objection is the main parameter in the product selection process. This provision makes limitations on food products to enter the Muslim market. This study aims to find out how is the form of legal protection for Muslim food consumers according to the applicable law in Indonesia and Muslim food consumer legal remedies if they feel disadvantaged due to violations of the halal label rules in Indonesia. This research is a Normative Law research through library research. Meanwhile, the normative juridical approach is used. Methods of approach through legislation (Statute Approach) and data sources through the technique of documentation and data analysis through qualitative descriptive. This article concludes that the form of legal protection for Muslim consumers was regulated through the Consumer Protection Act (UUPK) and other laws. Legal efforts by consumers through dispute resolution outside the court and within the court and through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Yuyut Prayuti; Happy Yulia Anggraeni; Nurul Amalia
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Aliani Fauziyah; Lilis Ratnaningsih; Yuyut Prayuti
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk mengetahui juga menganalisa hambatan dalam mengimplentasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Data yang telah diperoleh,dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia melalui perangkat hukum yang ada salah satunya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yuyut Prayuti; Dede Husen
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. SNI satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adanya undangundang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek erdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuyut Prayuti Z; Rsika Yulianti; Indra Yutika
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRAK Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi, apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya? Kesimpulan adalah pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.Keywords : Sengketa, Konsumen, Lembaga Pembiayaan. ABSTRACTAccording to Law Number 8 of 1999, every consumer must be protected for their rights and guarantees regarding consumer protection get enough attention because as consumers are protected from various fraudulent transactions that are given the right to get clear information and of course the right not to be a legal entity, what are the actions that Is taking done by debt collectors categorized as an illegal act based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other invitation regulations? The conclusion is that driving a motorized vehicle forcibly in financing is that the consumer has committed default (did not pay the installments as agreed), but the motor vehicle as an object of fiduciary security does not register by the finance company at the Fiduciary Registration Office, so the force is invalid, because of the material rights of The fiduciary agreement was not born, so the finance company as the creditor cannot use the provisions in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. If the fiduciary is registered according to the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 130 / PMK.010 / 2012, and if it is not registered, the taking of a motorized vehicle (its execution) must involve the police. This is in accordance with the Chief of Police Regulation (Perkap) No. 8/2011 explaining how the promised decision-making procedure is attached with a fiduciary guarantee, and with the knowledge of the local RT / RW.Keywords: Disputes, Consumers, Financing Institutions.

Building a Copyright Legal Culture Through Awards to Book Authors: Building a Culture of Copyright Law Through the Giving of Appreciation to Authors Happy Yulia Anggraeni; Yuyut Prayuti
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.999 KB)

Universities in Indonesia have been known to act as educational and teaching institutions, as well as research and community service institutions. The function of Higher Education itself is to increase the added value of students, to produce trained and educated human resources in the fields of science, technology and art so that they can produce Intellectual Property through various research and innovation activities carried out. Universities are obliged to increase the participation of the academic community in supporting institutional performance and making a significant contribution to the community's economy as well as participating in IPR which is a form of real commitment in contributing and being an important part of the development of the National Innovation System (SINAS) in Indonesia. This type of research is normative legal research, with a statutory approach. Types and sources of primary research materials and sources of secondary research materials. The technique of collecting legal materials is through document studies (library studies), and data processing techniques using descriptive techniques. Finally, this study uses data analysis techniques with deductive logic, or processing legal materials by deductive means. This study concludes that efforts to increase awareness of respect for other people's copyrighted works are indeed not an easy job, must be supported by facilities and infrastructure that require very large costs. Support for academics, students, law enforcement officials, the government and the general public regarding copyright is very much needed, because the challenges that arise are not only in terms of the laws and regulations which always open up space to be interpreted differently, but also weak law enforcement, the lack of government contribution to fulfillment of educational data and lack of awareness of respecting copyright of ordinary people or those who are in the world of education, especially higher education..

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal Yuyut Prayuti; Mistunah Mistunah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1989

Makanan yang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produksi seringkali tidak mempunyai label dan sertifikat halal yang dapat menjamin kehalalannya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan bahaya bagi konsumen, terutama bagi mereka yang memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Penelitian ini tujuannya yaitu untuk dianalisis perlindungan konsumen terhadap makanan yang diproduksi oleh UMKM yang tidak mempunyai sertifikat dan label halal pada produk kemasannya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui penggunaan data sekunder dari beberapa rujukan sumber hukum serta kehalalan produk dengan mendeskripsikan landasan yuridis terhadap sertifikasi halal pada UMKM. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi mengenai perlindungan konsumen pada produk konsumsi ataupun barang yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kesimpulannya, perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal belum berdasar pada peraturan yang berlaku. Sehingga, dibutuhkan upaya dari pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang kehalalan makanan serta memberikan insentif kepada UMKM untuk memperoleh label dan sertifikat halal pada produk mereka.

Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen Yuyut Prayuti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.989

Legal protection for Indonesian citizens, especially consumers, is vital for Indonesia's legal progress. The complexity of consumer protection has grown due to the multitude of products, services, and transaction systems. Globalization has led to increased competition, cross-border investments, international trade, and greater global economic interdependence. Despite consumer rights granted by the GCPL Law, such as the freedom to choose dispute resolution methods, it hasn't ensured easy access or legal certainty. This research proposes a solution, suggesting the creation of a specialized court to address intricate consumer disputes, ensuring access to justice. The research method employed is normative juridical, and it concludes that the GCPL lacks explicit regulations on dispute resolution methods. This is evident through BPSK's inconsistent position, the possibility of objecting to BPSK decisions, and the limitless compensation claims handled by BPSK. Establishing a dedicated consumer court is essential to bolster consumer protection, improve access to legal assistance, and fortify the legal framework for safeguarding consumer rights. Consequently, an amendment to Law No. 8/1999 on consumer protection is needed to establish a Special Consumer Court responsible for deciding consumer disputes through litigation.

Restrictions on Cross-Border Trade in E-Commerce as a Form of Consumer Protection Yuyut prayuti
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.177

Since the beginning of the third millennium era, the world of commerce has experienced a significant evolution with the emergence of e-commerce platforms. Bank Indonesia estimates that e-commerce transactions in 2022 will reach Rp489 trillion. Correspondingly, in Q3 2022, it was recorded that 62.6% of internet users over the age of 16 have used e-commerce platforms to purchase products and services online, increasing the potential for discrepancies between product descriptions and reality, as well as difficulties in returning products from abroad, resulting in financial losses and dissatisfaction for consumers. This research aims to investigate the effectiveness of cross-border trade restrictions in e-commerce as a consumer protection strategy in Indonesia. The normative juridical method is used in this research. The research found that restrictions on cross-border trade in e-commerce refer to various barriers and regulations applied by states to govern cross-border electronic commerce activities. These barriers include tariffs, taxes, quotas, product quality standards, certification, etiquette, as well as rules regarding consumer personal data and payment transactions. In addition, in the era of globalization, trading cross-border transactions has become routine, but carries legal and commercial risks for consumers transacting with entities outside their jurisdiction. Therefore, to respond to the escalation of cross-border trade in e-commerce platforms, Indonesia needs to emphasize data protection and security in digital transactions such as related to cryptographic techniques and privacy policies of e-commerce providers in order to provide certainty and legal protection in terms of protecting consumers.

Co-Authors Agus Sudarya Agustina, Amelia Agustina, ria Aguswahyudy Jeremy, Danny AHMAD JAMALUDIN Al Iman, Abi Hakim Alam, Chessa Rahadi Alfiyyah Rahma Alfred Tigor Parulian Aliani Fauziyah Alyani Agustina Amarantha, Dessy Ambarwati, Erna Amelia Agustina Anas, Kamal Angkasa Ramatuan Hamdan Anindya Putri Permatasari Anindya Putri Permatsari Anisa Fitriyani Arfiyah, Gemah Arini, Yeni Aristiara, Adiwirya Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany, Arman Asep Sapsudin Asfihani, Nadya Zhafira Astoyo, Libet Aswan Atmaja, Deni Atqia, Daris Yusyfa Auliansyah, Dicky Bayuaji Yudha Prajas Beni Ciptawan Bianda Adeti Patriajaya Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson Brilliant, Yusuf Budi Santosa Cahya Dewangga, Ridho Chatarina Umbul Wahyuni Cindy Armelia Karunia Ciptawan, Beni Danny Aguswahyudy Jeremy Darma Aprianda, Adi Davin Takaryanto Dede Hermawan Deden Ardiansyah Dewi, Irma Dewi Dewi, Marchelia Fitria Dilaga, Ramadhani Kurnia Dita Annisa Ramadhanti Dita Nur Wardani Dody Hendro Susilo Dwinijanti, Lenny Dwitamma, M. Adib Ekarini, Dessy Elis Herlina Enggar Adi Nugroho Esa Susanthy Meirianna Fachry Abda El Rahman Fahdika, Arnaz Fahrudin, Aziz Faisal Adam, Faisal Fakhri hamdi Farhan, M.Ibnu Fariska, Nurshela Fauzi Rahman Fauziyah, Aliani Fiter, Joni Fitria Fitria Gunawan, Desi Hamdan, Angkasa Ramatuan Handrian Parikesit, Kiagus Hangga Harinawantara Hangga Harinawantara Hanggono, Ario Bimo Haryanto, Gladys Hehalatu, Alga Herjunaidi Hikmah, Wilma Nurul Hutagaol, Roy Richardo Indra Parulian Indra Yutika IRMA DEWI Iwan Darmawan Jafar, Faozi Jayanti, Yeni Eka Johan, Willy Joko Susilo Jollis Joni Fiter Junaedi, Nurhadi Katmi, Katmi Katno Katno Korompot, Sitti Nariman Kristianti, Nunul Kusrini, Nita Kusumah, Yuda Laras Budiyani, Laras Lesmana, Lilis Christine Lestari, Ayang Prima Lidiawati, Meri Lilis Ratnaningsih Lorentzon, Elmend Lusiana Pratiwi Sukmajaya Maisyaroh, Sitti Mansyur, Suriyani Manueke, Sherwin F. Mardianti, Alis Marpaung, Yohan Edward Maya Sari, Vera Meirianna, Esa Meri Indriyani Meyland Citra Oktri Sienty Effendy Mia Rasmiaty Mistunah Mistunah Muhafid Muhammad Abdulhamid Muhammad Rifani Muhammad Rifani, Muhammad Muhammad Yusuf Mutaqin, Imam Aulia Nadya Zhafira Asfihani Natalina, Ana Hodia Naungan Harahap Nirmansyah, Sandy Nobel, Raden Muhammad Novita, Novita Anggraini Nugroho, Enggar Adi Nuri Aslami Nurul Amalia Nurul Amalia Nuryahyania Daniyati parman parman Parulian, Indra Patriajaya, Bianda Adeti Prajany, Joshua Jonah Pratama, Perdana Akbar Puja, Shinta Pujatilusari, Shinta Purawijaya, Handrian Rahman Pusparani, Carla Puspitasari, Ammi Amanda Putri, Junia Putri, Mega Amanda Rahmat, Sandy Marzuqi Rahmawesih, Rahmawesih Ratnaningsih, Lilis Rendy Rahmawan Reni Susanti Risdiana, Yendi Risqi Antoni Rizkita Kurnia Sari Rsika Yulianti Sadroi, Ado Santi Widiasari Santika, Made Sari, Novia Eka Sari, Sabrina Nuraini Sartono Sartono, Sartono Satyaningrum, Diah Sella Romika Juliantary Setiawan , Leonathan Setiawan, Leonathan Sheilla Priyayi Yantini Sienty Effendy, Meyland Citra Oktri Sihombing, L. Alfies Silitonga, Lamria Siradjz, Derex Anoraga Sopandani, Piasti Srigantiny, Fivit Suade, Nella Septyani Subhan, Mochamad Sujana, I Kadek Eka Sujati, Ananda Sukmajaya, Lusiana Pratiwi Suriyani Mansyur Syifa, Hilda Ainis Tamon, Oktavian Tigor Parulian, Alfred Tofan Halim Triyana, Yudhan Tuti Alawiyah Ulfa, Alfira Ummul Munawarah Verasonti Dersiana Wardani, Dita Nur Waworuntu, Aprisia N. Westiartika, Dhira Taramadia Widya Widya, Widya Wildan Wildan Wildan Wongso, Erni Suryani Wuri Safitri, Pradita Yanuar, Ferdian Yea, Maria Oce Yeni Nuraeni Yeni Nuraeni, Yeni Yuanita, Yuanita Yudhi Hertanto Yudiman, Twody Yulistiawati, Novitri Yusardi, Romi Yusufa, Joni ZA, Nanang Fahruddin Zaenal Abidin Zainal Abidin

Title

Found 92 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 92 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 92 Documents
Search