<![CDATA[Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif telah mengubah proses penciptaan dan penggunaan identitas merek serta menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hukum merek di Indonesia. AI mampu menghasilkan nama, logo, dan identitas visual secara cepat, termasuk tanda yang berpotensi memiliki persamaan dengan merek pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan norma hukum merek Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI serta merumuskan konsep penguatan norma untuk mewujudkan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Trademark Law of the People’s Republic of China, termasuk revisi tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum pada dasarnya bersifat teknologi-netral dan tidak menempatkan AI sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang menggunakan atau mendaftarkan merek. Namun, hukum Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan merek dalam lingkungan digital, pertanggungjawaban atas penggunaan AI, dan pembuktian elektronik. Oleh karena itu, penguatan norma diperlukan melalui perluasan penggunaan merek di lingkungan digital, pemanfaatan AI dalam pemeriksaan merek, penegasan tanggung jawab pengguna AI, penguatan prinsip itikad baik, serta peningkatan mekanisme pembuktian dan penegakan hukum.]]>
