Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformulasi Penegakan Hukum Eco-Financial Crime dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Mekanisme Non-Conviction Based Aset Forfeiture Seto Ferdiantoro; Muhammad Al Fajar; Shendy Prasetyo; Murad Fadirah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4634

Abstract

Perkembangan kejahatan di bidang lingkungan kini tidak lagi sekedar tindak pidana konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan berdimensi keuangan dan korporasi (eco-financial crime). Tindak pidana ini berdampak ganda, yaitu kerusakan ekologis yang masif dan kerugian keuangan negara akibat hilangnya penerimaan negara serta besarnya biaya pemulihan ekosistem (biaya perbaikan lingkungan). Kendala utama hukuman pidana konvensional yang berbasis pada pertanggungjawaban pidana subyektif (in personam) adalah lambatnya proses pembuktian, potensi cacat, serta lolosnya aset hasil kejahatan yang disembunyikan oleh korporasi atau pelaku yang melarikan diri (absconding). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan skema reformulasi penegakan hukum melalui penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture) berdasarkan tindakan terhadap barang (in rem) dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan eco-financial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kerangka hukum melalui penerapan NCB Asset Forfeiture berbasis pendekatan follow the money mampu menerobos batasan jalur pidana umum dengan fokus pembuktian pada status kejahatan atas aset itu sendiri (civil forfeiture). Reformulasi ini mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor guna menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan kerusakan ekologi secara optimal serta berkeadilan.
Regulating Ecocide in Indonesia Based on the Precautionary Principle Seto Ferdiantoro; Nur Chanifah; Indah Dwi Qurbani
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 2 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i2.1169

Abstract

Ecocide, as a massive and far-reaching environmental crime, is gaining increasing attention in various countries including Indonesia. However, Indonesian national law has not explicitly regulated ecocide as a stand-alone crime. In this context, administrative law theory, particularly the Precautionary Principle, plays an important role in formulating legal policies that are responsive to environmental threats. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. This article analyzes the legal construction of ecocide in Indonesia using the Precautionary Principle theory as an analytical knife to explore whether the current legal policy is sufficient in preventing and overcoming environmental crimes. The results of the research show that there are still many laws and regulations that were born without paying attention to the precautionary principle. This analysis concludes with recommendations for the establishment of more comprehensive ecocide regulations to provide more effective legal protection for the environment.