<![CDATA[Perkembangan kejahatan di bidang lingkungan kini tidak lagi sekedar tindak pidana konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan berdimensi keuangan dan korporasi (eco-financial crime). Tindak pidana ini berdampak ganda, yaitu kerusakan ekologis yang masif dan kerugian keuangan negara akibat hilangnya penerimaan negara serta besarnya biaya pemulihan ekosistem (biaya perbaikan lingkungan). Kendala utama hukuman pidana konvensional yang berbasis pada pertanggungjawaban pidana subyektif (in personam) adalah lambatnya proses pembuktian, potensi cacat, serta lolosnya aset hasil kejahatan yang disembunyikan oleh korporasi atau pelaku yang melarikan diri (absconding). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan skema reformulasi penegakan hukum melalui penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture) berdasarkan tindakan terhadap barang (in rem) dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan eco-financial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kerangka hukum melalui penerapan NCB Asset Forfeiture berbasis pendekatan follow the money mampu menerobos batasan jalur pidana umum dengan fokus pembuktian pada status kejahatan atas aset itu sendiri (civil forfeiture). Reformulasi ini mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor guna menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan kerusakan ekologi secara optimal serta berkeadilan.]]>
