Aneira Syahadati Arsha
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tanggung Jawab Bank Mandiri Kcp Tlogomas Kota Malang Terhadap Konsumen atas Hilangnya Saldo dalam Transaksi Menggunakan Uang Elektronik Aneira Syahadati Arsha; Mahbub Ainur Rofiq
Journal of Islamic Business Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i1.7708

Abstract

E-money merupakan salah satu sistem pembayaran di Indonesia yang membawa dampak positif, disisi lain e-money juga memiliki kelemahan salah satunya terdapat pengguna e-money yang kehilangan saldo saat bertransaksi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Bank Mandiri terhadap konsumen atas hilangnya saldo saat bertransaksi menggunakan e-money dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Bank Mandiri terhadap konsumen atas hilangnya saldo saat bertransaksi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dilakukan dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder dari UU, Buku dan Jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu Tanggung jawab Bank Mandiri KCP Tlogomas Kota Malang dengan memeriksa kartu e-money, kemudian Bank Mandiri akan mengembalikan saldo yang hilang tersebut apabila ditemukan dan Bank Mandiri tidak akan mengembalikan saldo apabila tidak ditemukan saldo yang hilang tersebut. Untuk mekanisme pertanggungjawaban Bank Mandiri KCP Tlogomas Kota Malang menggunakan tahap penyelesaian sengketa Internal Dispute Resolution (IDR), namun apabila pada tahap IDR konsumen merasa tidak puas, konsumen bisa menggunakan jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di bidang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dikarenakan tidak disemua daerah terdapat LAPSPI, Maka konsumen dapat menempuh penyelesailan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).