Garuda - Garba Rujukan Digital

Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-Dzari'ah Mahbub Ainur Rofiq; Nanda Dwi Oktavianti
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1281

Situasi pandemi mengubah laju transportasi secara signifikan. Beberapa daerah terjadi penutupan akses wilayah. Hal ini berpengaruh pada penurunan intensitas kebutuhan transportasi terutama menjelang idul fitri yang syarat dengan tradisi mudik. Maka pemerintah menerbitkan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat ketentuan berbeda antara refund transportasi udara dengan moda transportasi lainnya yang memiliki mekanisme pengembalian tunai 100%. Hal itu menimbulkan polemik, utamanya dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak pengguna transportasi udara sebagaimana dalamiUndang-undang Nomor 8 tahun 1999. Tujuan artikel ini ialah menelaah mekanisme keberlakuan refund yang tertera di dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 guna melihat pemenuhan hak konsumen di dalam kebijakan refund penerbangan tersebut. Di samping itu, teori adz-dzari'ah digunakan untuk mengukur dampak yang ditimbulkan dengan penerbitan peraturan tersebut selama pandemi. Adapun artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pedekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dan hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Ketentuan refund tiket penerbangan di masa covid 19 dalam Permenhub itu menyalahi ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. (2) Dan dalam tinjauan metode adz-dzari'ah, Permenhub itu menimbulkan efek negatif bagi pengguna jasa penerbangan, sehingga perlu dikaji ulang bahkan dihapus.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM Muhammad Makhmuri; Mahbub Ainur Rofiq
Muslim Heritage Vol 7, No 2 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractThe legal protection for PKWT workers is apprehensive, even to the point where a new policy was issued through Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations. Legal protection of basic human rights is crucial as is the case in the thought of human rights in Islam Abdullahi Ahmed an-Na'im. The purpose of this study is to find out in-depth how the legal protection for PKWT workers is in the Job Creation Act and the implementing rules from the perspective of human rights fiqh according to Abdullahi Ahmed an-Na'im. This research is normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The data in this study are secondary in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Job Creation Act and its implementing regulations have not fully provided legal protection for PKWT workers, especially in terms of PKWT based on the completion of a certain job and the elimination of legal consequences if the PKWT is made unwritten. The provisions in Abdullahi Ahmad an-Na'im's human rights in Islam concept do not reflect the spirit of reciprocity and do not fulfill the right to life and freedom, so the values of sharia humanism as when they were revealed in Mecca have not been embodied in the policy of PKWT workers in the new regulation. AbstrakPerlindungan hukum bagi pekerja PKWT terbilang memprihatinkan, bahkan sampai pada lahirnya kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia adalah hal yang krusial seperti halnya dalam pemikiran HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na’im. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya perspektif HAM dalam Islam menurut Abdullahi Ahmed an-Na’im. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT terutama dalam ketentuan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dan penghapusan konsekuensi hukum apabila PKWT dibuat secara tidak tertulis. Ketentuan tersebut dalam konsep HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na’im justru belum mencerminkan spirit resiprositas dan tidak memenuhi hak untuk hidup dan bebas, sehingga nilai-nilai humanisme syariah seperti saat diturunkan di Makkah belum terjewantahkan dalam kebijakan pekerja PKWT pada regulasi baru tersebut.

Practice of Cash on Delivery (COD) Payment Rounding In ‘Urf Perspective (Case Study on Students of Sharia Economic Law Department, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang) Sari Rahma Putri; Mahbub Ainur Rofiq
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Cash on Delivery is payment system made in cash when the product has arrived to the buyer's place. In practice,there’s a custom where couriers rounding COD payments with large enough nominal without prior confirmation to the buyer. This research aims to analyze the practice of rounding COD payments based on ‘urf perspective and provide alternative solutions to avoid disputes because rounding done by couriers. This research includes empirical legal research using legal and conceptual approach. The research subjects are active students of HES UIN Malang 2018. Then data collection method using questionnaires, interviews, and documentation. The results show that there are two typologies of couriers in rounding COD payments. The first is courier who confirms the buyer to complete payment, this custom includes ‘urf ṣahih because it’s in accordance with Islamic law and Minister of Trade Regulation No.35/2013 article 6 (3&4). Then,the second typology is courier who rounds up unilaterally without confirming it first,this custom includes ‘urf fasid because there’s no element of willingness from both parties as described in QS.an-Nisa 5:29. Therefore,to avoid disputes between courier and buyer, it’s hoped that there will be good faith from both parties in order to achieve the willingness/mutual pleasure of both parties.

Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’) Mistiyah Mistiyah; Mahbub Ainur Rofiq
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

diketahui jelas oleh penjual dan sebagian pembeli. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terhadap praktek jual beli akad istishna’ di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang sering menjadi tempat masyarakat dalam melakukan transanksi jual beli pesanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lagi lebih lanjut terhadap praktek jual beli akad istishna’ dengan menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istishna’. Praktek jual beli yang dilakukan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian. Sedangkan ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istishna’ di Toko Eletronik sudah sesuai berdasarkan penyempaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transanksi jual beli akad istisnha’ di Toko tersebut. Jika diselaraskan antara keduanya bersekesinambungan yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang ada dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam pembayaran dan objek barang.

Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam) Mahbub Ainur Rofiq; Tutik Hamidah
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 2 No 02 (2021): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v2i02.2014

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 menimbulkan polemik hukum, khususnya dalam pemikiran hukum Islam. Berbagai macam dukungan menyeruak ke permukaan, namun tidak sedikit pula kecaman dari kalangan ahli. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan kritik tajam dengan mengeluarkan fatwa Nomor 12 Tahun 2012 sebagai respon atas putusan tersebut. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap membuat hukum syariah sendiri dan melampaui kapasitasnya dengan melegalkan nasab anak yang lahir dari hubungan luar nikah kepada orang tua biologisnya. Berangkat dari persoalan di atas, maka penulis ingin menelaah kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan menggunakan pisau analisis teori mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif dengan menggunakan metode penelitian literer (library research). Karena itu, penulis hendak menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah dengan kacamata teori mashlahah Izzuddin bin Abdissalam. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengandung mashlahah, utamanya bagi nasib dan masa depan seorang anak sebagai korban hubungan di luar nikah. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tinjauan teori mashlahah -Izzuddin bin Abdissalam- merupakan mashlahah majazi (faktor pendorong) terwujudnya mashlahah haqiqiyyah (kebahagiaan bagi anak).

Diskursus Pengenaan Pajak pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi Safira, Samarchony; Rofiq, Mahbub Ainur
MUSLIM HERITAGE Vol 8 No 2 (2023): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v8i2.6092

AbstractCryptocurrency is one type of digital currency that is prohibited by Bank Indonesia to be used as a medium of exchange because it is not in accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currency. After the legalization of cryptocurrency as a commodity asset in Indonesia, the government gave birth to a new regulation of the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions with the aim of the same level of playing field (equating the imposition of crypto asset tax with other investment instruments). This policy has caused anxiety for the Muslim community because taxes on crypto assets are a new thing. Islam is a kaffah religion that is never separated from everything, including in the law of imposition of taxes. Such is the tax thought by ulama' Yusuf Qardhawi. The purpose of this study is to find out Yusuf Qardhawi's thoughts regarding the imposition of taxes on crypto assets. This research is a normative legal research using conceptual and statutory approaches. The material in this study is in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study are 1) crypto assets are a new commodity called virtual treasures. This asset is equated with digital gold, which is only taxed at the time of buying and selling transactions, 2) PMK Number 68/PMK.03/2022 has explained the imposition of Value Added Tax and Income Tax on crypto asset transactions. Crypto assets can be said to be trading assets that have profits. This crypto asset can be used as an object of wealth tax and income tax in accordance with Yusuf Qardhawi's tax concept. Thus, the imposition of taxes in PMK Number 68/PMK.03/2022 is theoretically valid for Yusuf Qardhawi to apply. AbstrakCryptocurrency merupakan salah satu jenis mata uang digital yang dilarang oleh Bank Indonesia untuk dipergunakan sebagai alat tukar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Setelah dilegalkannya cryptocurrency sebagai aset komoditi di Indonesia, pemerintah melahirkan peraturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dengan tujuan untuk same level of playing field (menyamakan pengenaan pajak aset kripto dengan instrumen investasi yang lainnya). Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat muslim karena pajak atas aset kripto ini merupakan hal yang baru. Islam merupakan agama kaffah yang tidak pernah terlepas dari segala sesuatu, termasuk dalam hukum pengenaan pajaknya. Seperti halnya pemikiran pajak oleh ulama’ Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai pengenaan pajak atas aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) aset kripto merupakan komoditi baru yang disebut dengan harta virtual. Aset ini disamakan dengan emas digital, yang mana hanya dikenai pajak pada saat transaksi jual beli saja, 2) PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah menjelaskan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi aset kripto. Aset kripto dapat dikatakan sebagai harta perdagangan yang memiliki keuntungan. Aset kripto ini dapat dijadikan objek pajak kekayaan dan pajak pendapatan sesuai dengan konsep pajak Yusuf Qardhawi. Maka, pengenaan pajak yang ada di PMK Nomor 68/PMK.03/2022 secara teori Yusuf Qardhawi sah untuk diberlakukan.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pinjam Pakai di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Hardani, Rahmad Hardani; Rofiq, Mahbub Ainur Rofiq
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2023): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v9i2.7726

The practice of borrowing is a pawn practice that develops in people's lives, especially in Sayur Matinggi Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. In the practice of borrowing and using rice field owners will pledge their fields to get loans from capital owners. In fact, in the practice of borrowing and using there are still frequent problems. The problem of default and the use of pawn objects, which are still problematic for Islamic scholars, are a series of problems found in the practice of borrowing. This research is empirical legal research using a qualitative approach. This study will analyze and identify the problems found in the practice of lending and using in Sayur Matinggi village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency, the perspective of muamalah fiqh. The results showed that the validity of lending practices in Sayur Matinggi Village depends on the use of collateral by the second party. As for the views of madzhab scholars regarding the use of collateral, there are differences of opinion. Some scholars allow it on condition of approval, while others forbid it because of the potential for usury. The practice of lending and using is considered valid if there is a clearly written agreement, including loan terms, and transparency in the use of collateral. However, if there is a default, the agreement becomes void according to the provisions of the muamalah fiqh.

Diskursus Pengenaan Pajak pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi Safira, Samarchony; Rofiq, Mahbub Ainur
MUSLIM HERITAGE Vol 8 No 2 (2023): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v8i2.6092

AbstractCryptocurrency is one type of digital currency that is prohibited by Bank Indonesia to be used as a medium of exchange because it is not in accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currency. After the legalization of cryptocurrency as a commodity asset in Indonesia, the government gave birth to a new regulation of the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions with the aim of the same level of playing field (equating the imposition of crypto asset tax with other investment instruments). This policy has caused anxiety for the Muslim community because taxes on crypto assets are a new thing. Islam is a kaffah religion that is never separated from everything, including in the law of imposition of taxes. Such is the tax thought by ulama' Yusuf Qardhawi. The purpose of this study is to find out Yusuf Qardhawi's thoughts regarding the imposition of taxes on crypto assets. This research is a normative legal research using conceptual and statutory approaches. The material in this study is in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study are 1) crypto assets are a new commodity called virtual treasures. This asset is equated with digital gold, which is only taxed at the time of buying and selling transactions, 2) PMK Number 68/PMK.03/2022 has explained the imposition of Value Added Tax and Income Tax on crypto asset transactions. Crypto assets can be said to be trading assets that have profits. This crypto asset can be used as an object of wealth tax and income tax in accordance with Yusuf Qardhawi's tax concept. Thus, the imposition of taxes in PMK Number 68/PMK.03/2022 is theoretically valid for Yusuf Qardhawi to apply. AbstrakCryptocurrency merupakan salah satu jenis mata uang digital yang dilarang oleh Bank Indonesia untuk dipergunakan sebagai alat tukar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Setelah dilegalkannya cryptocurrency sebagai aset komoditi di Indonesia, pemerintah melahirkan peraturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dengan tujuan untuk same level of playing field (menyamakan pengenaan pajak aset kripto dengan instrumen investasi yang lainnya). Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat muslim karena pajak atas aset kripto ini merupakan hal yang baru. Islam merupakan agama kaffah yang tidak pernah terlepas dari segala sesuatu, termasuk dalam hukum pengenaan pajaknya. Seperti halnya pemikiran pajak oleh ulama’ Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai pengenaan pajak atas aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) aset kripto merupakan komoditi baru yang disebut dengan harta virtual. Aset ini disamakan dengan emas digital, yang mana hanya dikenai pajak pada saat transaksi jual beli saja, 2) PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah menjelaskan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi aset kripto. Aset kripto dapat dikatakan sebagai harta perdagangan yang memiliki keuntungan. Aset kripto ini dapat dijadikan objek pajak kekayaan dan pajak pendapatan sesuai dengan konsep pajak Yusuf Qardhawi. Maka, pengenaan pajak yang ada di PMK Nomor 68/PMK.03/2022 secara teori Yusuf Qardhawi sah untuk diberlakukan.

FIKIH E-MONEY: FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU E-TOLL PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH Wardani, Aflakhal Ula; Rofiq, Mahbub Ainur
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.8752

AbstractTransactions on toll roads, which initially involved cash payments, have now been converted to cashless transactions using e-toll cards. The use of e-toll cards is considered more efficient because it allows faster transactions and reduces congestion on toll roads. However, e-toll cards are a form of unregistered electronic money that does not have a password or PIN. As a result, the e-toll card issuer cannot provide compensation if the e-toll card is damaged or lost. Therefore, e-toll card users feel disadvantaged and their rights as consumers are not fulfilled. This research focuses on discussing the shortcomings of e-toll cards that can cause harm to their users. Furthermore, this research analyzes the importance of legal protection for e-toll card users as a non-cash payment instrument. In addition, this research also analyzes the ideal legal protection recommendations for e-toll card users based on the maslahah mursalah perspective. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The results of this study show that there is a legal vacuum in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/6/2018 on electronic money, as it does not provide adequate security for e-toll cards, which fall under the category of unregistered electronic money. Legal protection for e-toll card users is very important because the rights related to convenience, security, and compensation for e-toll card users have not been fully met. Therefore, the ideal legal protection recommendations for e-toll card users from the perspective of maslahah mursalah are to change the e-toll card system to be registered, to provide a password or PIN on the e-toll card, to revise the standard clause to provide compensation for damage or loss of e-toll cards, and to provide facilities through digital wallet applications (e-wallet). To realize these recommendations, of course, government awareness is needed to be more assertive in determining policies. AbstrakTransaksi di jalan tol yang awalnya menggunakan pembayaran tunai, kini telah berubah menjadi non-tunai dengan menggunakan kartu e-toll. Kartu e-toll dianggap lebih efisien karena memungkinkan transaksi lebih cepat dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Walaupun demikian, kartu e-toll merupakan uang elektronik unregistered yang tidak dilengkapi dengan password atau PIN. Keadaan ini menyebabkan penerbit kartu e-toll tidak dapat memberikan ganti rugi jika kartu e-toll mengalami kerusakan atau kehilangan. Akibatnya, pengguna kartu e-toll dirugikan dan tidak terpenuhi haknya. Penelitian ini fokus membahas kekurangan pada kartu e-toll yang dapat menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sebagai alat pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian hendak memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum memberikan keamanan yang memadai untuk kartu e-toll sebagai uang elektronik unregistered. Perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sangat penting dalam rangka memenuhi hak-hak terkait kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi bagi pengguna kartu e-toll yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll dalam perspektif maslahah mursalah yaitu, mengubah sistem kartu e-toll menjadi terdaftar, memberikan password atau PIN, merevisi klausula baku dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kartu e-toll dan menyediakan fasilitas aplikasi dompet digital (e-wallet). Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, tentunya perlu ada kesadaran pemerintah untuk lebih tegas dalam menentukan kebijakan.

FIKIH E-MONEY: FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU E-TOLL PERSPEKTIF MAá¹¢LAHAH MURSALAH Wardani, Aflakhal Ula; Rofiq, Mahbub Ainur
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.8752

AbstractTransactions on toll roads, which initially involved cash payments, have now been converted to cashless transactions using e-toll cards. The use of e-toll cards is considered more efficient because it allows faster transactions and reduces congestion on toll roads. However, e-toll cards are a form of unregistered electronic money that does not have a password or PIN. As a result, the e-toll card issuer cannot provide compensation if the e-toll card is damaged or lost. Therefore, e-toll card users feel disadvantaged and their rights as consumers are not fulfilled. This research focuses on discussing the shortcomings of e-toll cards that can cause harm to their users. Furthermore, this research analyzes the importance of legal protection for e-toll card users as a non-cash payment instrument. In addition, this research also analyzes the ideal legal protection recommendations for e-toll card users based on the maslahah mursalah perspective. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The results of this study show that there is a legal vacuum in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/6/2018 on electronic money, as it does not provide adequate security for e-toll cards, which fall under the category of unregistered electronic money. Legal protection for e-toll card users is very important because the rights related to convenience, security, and compensation for e-toll card users have not been fully met. Therefore, the ideal legal protection recommendations for e-toll card users from the perspective of maslahah mursalah are to change the e-toll card system to be registered, to provide a password or PIN on the e-toll card, to revise the standard clause to provide compensation for damage or loss of e-toll cards, and to provide facilities through digital wallet applications (e-wallet). To realize these recommendations, of course, government awareness is needed to be more assertive in determining policies. AbstrakTransaksi di jalan tol yang awalnya menggunakan pembayaran tunai, kini telah berubah menjadi non-tunai dengan menggunakan kartu e-toll. Kartu e-toll dianggap lebih efisien karena memungkinkan transaksi lebih cepat dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Walaupun demikian, kartu e-toll merupakan uang elektronik unregistered yang tidak dilengkapi dengan password atau PIN. Keadaan ini menyebabkan penerbit kartu e-toll tidak dapat memberikan ganti rugi jika kartu e-toll mengalami kerusakan atau kehilangan. Akibatnya, pengguna kartu e-toll dirugikan dan tidak terpenuhi haknya. Penelitian ini fokus membahas kekurangan pada kartu e-toll yang dapat menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sebagai alat pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian hendak memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum memberikan keamanan yang memadai untuk kartu e-toll sebagai uang elektronik unregistered. Perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sangat penting dalam rangka memenuhi hak-hak terkait kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi bagi pengguna kartu e-toll yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll dalam perspektif maslahah mursalah yaitu, mengubah sistem kartu e-toll menjadi terdaftar, memberikan password atau PIN, merevisi klausula baku dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kartu e-toll dan menyediakan fasilitas aplikasi dompet digital (e-wallet). Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, tentunya perlu ada kesadaran pemerintah untuk lebih tegas dalam menentukan kebijakan.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search