<![CDATA[Tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja merupakan persoalan hukum serius yang kerap terjadi dalam mekanisme penjualan korporasi, terutama ketika tenaga penjual diberikan kepercayaan mengelola transaksi keuangan perusahaan (Ismaidar et al., 2024; Siregar, 2024). Kajian teoritis mengenai penggelapan bersandar pada doktrin abuse of trust dalam kerangka Pasal 467 dan Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023, yang menempatkan penyalahgunaan kepercayaan sebagai elemen pembeda dari kejahatan harta kekayaan lainnya (Simanungkalit, 2025; Sumarno, 2024). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan empiris terbatas melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUHP serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif deduktif (Ismaidar dan Yudhistira, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wiraniaga PT Marga Nusantara Jaya yang tidak menyetorkan hasil penjualan memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban pidana secara kumulatif dan perbuatannya terkualifikasi sebagai penggelapan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023 (Prihatini, 2025; Anggalana, 2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma KUHP telah memadai mengatur penggelapan dalam hubungan kerja dan kepastian hukum harus ditegakkan melalui penerapan sanksi pidana yang proporsional terhadap penyalahgunaan kepercayaan dalam mekanisme penjualan. Studi ini mengambil konteks pada PT Marga Nusantara Jaya untuk memahami penerapan norma hukum pidana dalam mekanisme penjualan oleh wiraniaga secara kontekstual]]>
