Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum
Aswindari Harahap
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional Aswindari Harahap; Suci Ramadani; Meina Alvionita Br Purba; Donly Calner Aruan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.1013

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis legitimasi, peran, dan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi terorisme berdasarkan hukum internasional. Terorisme merupakan ancaman global yang berdampak terhadap keamanan, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penanggulangannya memerlukan kerja sama internasional yang terkoordinasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, instrumen hukum internasional, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi PBB bersumber dari United Nations yang memberikan mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma global, koordinasi antarnegara, pencegahan pendanaan terorisme, serta penguatan kapasitas negara anggota. Namun, efektivitas kebijakan PBB belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi rendahnya kepatuhan sebagian negara anggota, keterbatasan institusi nasional, konflik domestik, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam implementasi kebijakan antiterorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, harmonisasi hukum nasional, serta pendekatan yang seimbang antara keamanan dan perlindungan HAM. Penelitian ini menegaskan bahwa PBB tetap menjadi aktor sentral dalam upaya global memerangi terorisme secara sah, efektif, dan berkelanjutan.
Artificial Intelligence Based Halal Compliance Model Civil Law Perspective Fitri Rafianti; Winda Erika; Rusli Efendi Damanik; Aswindari Harahap
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1971

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the role of the "Artificial Intelligence-Based Halal Compliance Model (AI) from a Civil Law Perspective." Specifically, this study identifies how AI can help ensure product compliance with halal standards in the context of Indonesian civil law. In addition, it also examines the role of contracts and agreements between producers, certification bodies, and consumers in influencing the effectiveness of the halal compliance system. Civil law is used to analyze legal implications, particularly regarding liability, contract validity (smart contract validity), and evidence arising from the application of the Halal Compliance Model based on AI, which plays an important role in ensuring the integrity and traceability of halal products throughout the supply chain. In civil contract law, AI is used to automate, analyze, and even execute contracts through the concept of Smart Contracts. The interconnection between civil law and AI raises new challenges and opportunities, especially in the issues of liability and legal personality.
Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Aswindari Harahap; Rahmayanti Rahmayanti; Suci Ramadani; Bambang Agus Pariyono; Bima Lumbanbatu
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1135

Abstract

Pesatnya perkembangan konektivitas digital di Indonesia telah diikuti dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya adalah cyberstalking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum cyberstalking dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberstalking dalam kerangka peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur cyberstalking sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penegakan hukumnya masih didasarkan pada kombinasi beberapa ketentuan, terutama Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 29, dan Pasal 26 Undang-Undang ITE, serta ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta pembuktian yang didukung oleh alat bukti elektronik sebagai instrumen utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan yang berlaku telah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dibandingkan pengaturan sebelumnya, masih terdapat kekosongan norma karena karakter cyberstalking yang bersifat berulang dan sistematis belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.
Paradoks Pembaruan Hukum Pidana terhadap Pengurangan Ancaman Pidana Minimum Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Aswindari Harahap; Ismaidar Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar; Alfonso Pahala Manihuruk; Bambang Agus Pariyono; Briski Viktor Sinaga; Derta Simbolon
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i2.6992

Abstract

Corruption has long been regarded as an extraordinary crime due to its extensive impact on state finances, the national economy, and public trust in government institutions. As part of Indonesia's commitment to combating corruption, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes established relatively severe special minimum penalties, particularly under Article 2 paragraph (1). However, through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, corruption offenses were reformulated under Articles 603 to 606, including changes to the minimum criminal sanctions for certain corruption offenses. This study aims to analyze the reformulation of corruption offenses in the Criminal Code and to examine the paradox arising from the reduction of minimum criminal penalties within Indonesia’s criminal law reform policy. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data utilized are secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that Article 603 of the Criminal Code substantially adopts the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, while reducing the minimum imprisonment from four years to two years. This change reflects a new orientation emphasizing sentencing flexibility and individualization of punishment. Nevertheless, it also creates a paradox because the reduction applies to corruption, an offense that has long been classified as an extraordinary crime. Therefore, Indonesia’s criminal law reform continues to face challenges in balancing the modernization of the sentencing system with the consistency of anti-corruption policies.
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Alfonso Pahala Manihuruk Bambang Agus Pariyono Bima Lumbanbatu Briski Viktor Sinaga Derta Simbolon Donly Calner Aruan Ismaidar Ismaidar Meina Alvionita Br Purba Rafianti, Fitri Rahmayanti Rahmayanti Rusli Efendi Damanik Suci Ramadani Winda Erika