<![CDATA[Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan tantangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lapas Pemuda Kelas III Langkat mencatat 679 warga binaan per Mei 2026, melampaui kapasitas ideal 450 orang sebesar 51 persen. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pelaksanaan program asimilasi dan integrasi dalam mengurangi overkapasitas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris berjenis deskriptif-analitis, dengan data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap petugas lapas, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan mantan warga binaan, dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program asimilasi dan integrasi telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023, mencakup Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas yang diproses melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pada tahun 2026, sebanyak 45 warga binaan diusulkan memperoleh Pembebasan Bersyarat. Program ini berkontribusi nyata menekan kepadatan hunian secara bertahap. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kompleksitas prosedur birokrasi, lemahnya dukungan keluarga, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, serta tingginya arus masuk narapidana baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program asimilasi dan integrasi merupakan instrumen efektif dalam mengurangi overkapasitas, namun memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan keberhasilannya.]]>
