<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya tindak pidana penipuan online di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Fenomena ini menuntut kesiapan sistem pembuktian pidana dalam mengakomodasi alat bukti elektronik secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji implementasinya oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik bersifat relatif dan tidak berdiri sendiri, karena tetap bergantung pada sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan keyakinan hakim dan keterpaduan alat bukti. Validitas dan reliabilitas data elektronik menjadi faktor penentu utama kekuatan pembuktiannya. Secara implementatif, penerapan alat bukti elektronik oleh aparat penegak hukum masih menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan kapasitas forensik digital, belum adanya standar operasional prosedur yang seragam, serta perbedaan interpretasi hakim. Harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital berkelanjutan dan penyusunan SOP nasional pengelolaan alat bukti elektronik.]]>
