<![CDATA[Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif dan preemtif. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) membawahi wilayah dengan tingkat kerawanan tindak pidana yang relatif tinggi, sehingga kedudukan dan peran DITSAMAPTA dalam penanggulangan tindak pidana umum menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum serta peran DITSAMAPTA dalam upaya penanggulangan tindak pidana umum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DITSAMAPTA berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018. Peran DITSAMAPTA diwujudkan melalui kegiatan preventif dan preemtif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, termasuk sebagai petugas pertama yang hadir di tempat kejadian perkara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan internal, dan faktor budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar fungsi kepolisian agar DITSAMAPTA dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem peradilan pidana.]]>
