<![CDATA[Bank paling sering memilih Hak Tanggungan sebagai agunan berbasis tanah guna mengamankan dana pinjaman, selaras dengan kewajiban berhati-hati yang digariskan UU No. 10 Tahun 1998, namun praktiknya masih menemui hambatan administratif, yuridis, dan kelembagaan, terutama ketika agunan mesti dieksekusi akibat debitur cidera janji dan kreditnya macet. Kajian ini bertujuan mengurai hal-hal yang menentukan optimal tidaknya fungsi Hak Tanggungan sekaligus mengukur keberhasilan penerapannya di dunia perbankan. Kerangka teorinya bertumpu pada teori Hak Tanggungan selaku jaminan kebendaan serta teori eksekusi Hak Tanggungan lewat lelang. Kajian yuridis normatif ini menelaah regulasi terkait beserta konsep-konsep hukumnya, dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dokumen lelang agunan di KPKNL Medan, lalu mengolahnya secara kualitatif dalam uraian deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa berfungsinya Hak Tanggungan ditentukan oleh jelasnya status hukum agunan, tertibnya pembebanan lewat APHT beserta pendaftarannya, lancarnya eksekusi, dan baiknya pengelolaan risiko bank. Lembaga ini menempatkan kreditur pada posisi didahulukan dan berkekuatan eksekutorial, tetapi eksekusinya sering tersendat sengketa hak atas tanah, perlawanan debitur, dan rumitnya lelang daring. Menjawab kedua rumusan masalah, Hak Tanggungan secara umum sudah berfungsi sebagai pengaman kredit meski belum maksimal, sehingga dibutuhkan pembaruan aturan, sinergi antarinstansi yang lebih erat, dan perbaikan tata kelola pertanahan agar kreditur terlindungi dengan lebih pasti.]]>
