<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan platform perbankan digital, namun juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan informasi pribadi pada platform perbankan digital di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi pelindungan data pribadi, namun implementasinya pada sektor perbankan digital belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen, serta masih lemahnya sistem keamanan siber. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perlu didukung oleh penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar pelindungan data pribadi dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat berjalan secara efektif.]]>
