Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.