Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum
, H. Abdul Razak Nasution
Universitas Pembangunan Panca Budi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Penjual Rumah Dan Tanah Dalam Hukum Ketenagakerjaan: (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg) Ronal Togatorop; , H. Abdul Razak Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2807

Abstract

Pola kerja berbasis komisi di sektor pemasaran properti kerap dibungkus perjanjian kemitraan sehingga pekerja lepas penjual rumah dan tanah berisiko kehilangan perlindungan normatif. Penelitian ini bertujuan menguraikan karakteristik hubungan hukum pekerja lepas penjual rumah dan tanah dengan perusahaan properti, bentuk perlindungan hukumnya, serta implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg. Studi ini bersifat normatif-yuridis melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis kualitatif dilaksanakan terhadap bahan sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bila sebutan “kemitraan” tidak menentukan kedudukan hukum, Sebaliknya, keberadaan unsur pekerjaan, kompensasi, dan pemberian arahan dalam pelaksanaan hubungan tersebutlah yang menjadi faktor krusial. Kedua putusan sama-sama menerapkan prinsip substance over form, sehingga komisi dipandang sebagai upah berbasis hasil dan pekerja berhak atas perlindungan hukum ketenagakerjaan, termasuk status PKWTT pada putusan Semarang. Meski demikian, ketiadaan pengaturan khusus bagi pekerja lepas di sektor properti masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan kriteria operasional yang membedakan kemitraan sejati dari kemitraan semu.
Co-Authors Ronal Togatorop