Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Penjual Rumah Dan Tanah Dalam Hukum Ketenagakerjaan: (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg)

Ronal Togatorop (Universitas Pembangunan Panca Budi)
, H. Abdul Razak Nasution (Universitas Pembangunan Panca Budi)

JUDGE: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum

Pola kerja berbasis komisi di sektor pemasaran properti kerap dibungkus perjanjian kemitraan sehingga pekerja lepas penjual rumah dan tanah berisiko kehilangan perlindungan normatif. Penelitian ini bertujuan menguraikan karakteristik hubungan hukum pekerja lepas penjual rumah dan tanah dengan perusahaan properti, bentuk perlindungan hukumnya, serta implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg. Studi ini bersifat normatif-yuridis melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis kualitatif dilaksanakan terhadap bahan sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bila sebutan “kemitraan” tidak menentukan kedudukan hukum, Sebaliknya, keberadaan unsur pekerjaan, kompensasi, dan pemberian arahan dalam pelaksanaan hubungan tersebutlah yang menjadi faktor krusial. Kedua putusan sama-sama menerapkan prinsip substance over form, sehingga komisi dipandang sebagai upah berbasis hasil dan pekerja berhak atas perlindungan hukum ketenagakerjaan, termasuk status PKWTT pada putusan Semarang. Meski demikian, ketiadaan pengaturan khusus bagi pekerja lepas di sektor properti masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan kriteria operasional yang membedakan kemitraan sejati dari kemitraan semu.