Latar belakang: Indonesia telah memiliki dasar hukum pajak karbon sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan tarif minimum Rp30 per kilogram CO2e. Namun, hingga 2026 pajak tersebut belum diterapkan, dan perdebatan kebijakan masih berlangsung tanpa banyak dukungan estimasi kuantitatif mengenai seberapa besar emisi yang sebenarnya dapat ditekan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui simulasi ex-ante terhadap emisi CO2 dari pembakaran batubara, minyak, dan gas bumi pada periode 2027–2030. Metode: Baseline business as usual (BAU) disusun dari data tahunan 2014–2024 (11 observasi) dengan mengombinasikan metode drift, tren linear, dan Holt damped trend, yang akurasinya diuji melalui validasi holdout dan rolling-origin. Dampak pajak kemudian diturunkan dari kenaikan harga masing-masing bahan bakar dan respons permintaan berbasis elastisitas harga jangka pendek dan jangka panjang dari meta-analisis Labandeira et al. (2017), yang kesesuaiannya dengan konteks Indonesia diuji silang terhadap estimasi domestik Burke dan Kurniawati (2018). Empat skenario tarif dianalisis: Rp30.000, USD 10, USD 25, dan USD 50 per ton CO2. Hasil: Hasil simulasi menunjukkan bahwa tanpa pajak, emisi akan mencapai 931,5 MtCO2 pada 2030. Tarif minimum UU HPP hanya menurunkan emisi tahun tersebut sebesar 1,9% (17,9 MtCO2), sedangkan tarif USD 50 menurunkannya sebesar 29,2% (272,0 MtCO2). Sekitar 84–90% penurunan berasal dari batubara, karena harga batubara DMO yang sangat rendah membuat beban pajak menjadi besar secara proporsional. Analisis sensitivitas mengungkap bahwa desain kebijakan lebih menentukan daripada asumsi perilaku: ketika pajak hanya berlaku pada 30% emisi batubara dalam skema cap-and-tax, atau ketika hanya seperempat beban pajak diteruskan ke harga, efek tarif minimum menyusut menjadi sekitar 0,5%. Kesimpulan: Temuan ini mengindikasikan bahwa tarif minimum UU HPP lebih tepat dipandang sebagai sinyal kebijakan dan fondasi kelembagaan ketimbang instrumen mitigasi yang substansial.