<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan transportasi publik di Kota Jakarta yang ditandai oleh tingginya tingkat kemacetan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta belum optimalnya integrasi sistem transportasi metropolitan. Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan program integrasi JakLingko, efektivitas kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan transportasi publik di Kota Jakarta dalam perspektif sound governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti dokumen kebijakan, buku ilmiah, jurnal akademik, serta laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada dimensi sound governance yang meliputi koordinasi multi-aktor, partisipasi publik, kapasitas kelembagaan, adaptivitas kebijakan, dan konsistensi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan transportasi publik di Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi prinsip sound governance. Pada aspek koordinasi, masih terdapat fragmentasi kewenangan dan disharmoni kebijakan antaraktor. Pada aspek partisipasi, keterlibatan publik masih bersifat konsultatif dan belum substantif. Pada aspek kapasitas kelembagaan, terdapat keterbatasan dalam integrasi data dan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu, pada aspek adaptivitas, kebijakan masih cenderung reaktif terhadap perubahan teknologi, dan pada aspek konsistensi, masih terdapat dinamika kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor politik dan kelembagaan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan transportasi publik di Jakarta masih berada dalam tahap transisi menuju penerapan sound governance yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, pengembangan kapasitas institusi, peningkatan adaptivitas kebijakan, serta penguatan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan]]>
