Francisco Soares
Universidade Nacional Timor Lorosae, Dili, Timor Leste

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

DARI PERJUMPAAN DAGANG KE PELEMBAGAAN ISLAM: POLA ISLAMISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL-KEAGAMAAN DI ASIA TENGGARA, ABAD XIII–XVII firza Azzam Fadilla; Daya Negri Wijaya; Francisco Soares
CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2026): CARITA : Jurnal Sejarah dan Budaya
Publisher : Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/carita.v5i1.18681

Abstract

Artikel ini menjelaskan mengapa hubungan perdagangan maritim, penerimaan Islam oleh elite, dan pelembagaan keagamaan menghasilkan pola yang berlainan di Asia Tenggara abad XIII–XVII. Dengan metode sejarah dan perbandingan terarah atas Samudra Pasai, Malaka, Patani, Brunei, dan Sulu, penelitian menilai kesaksian perjalanan, laporan Portugis, hikayat, hukum Melayu, epigrafi, dan penelitian arkeologi melalui kritik eksternal-internal serta pengujian silang. Hasilnya memperlihatkan tiga konfigurasi bukti. Di Pasai, nisan dinasti dan laporan pengunjung abad XIV memperlihatkan hubungan relatif kuat antara kekuasaan Muslim dan lingkungan keulamaan, meski jangkauan konversi rakyat belum terukur. Di Malaka, perdagangan dan legitimasi kesultanan tampak berkelindan, tetapi kronologi konversi raja tetap diperdebatkan; teks hukum memperlihatkan kodifikasi norma Islam bersama adat, bukan bukti penerapan merata. Di Patani, kisah konversi dalam hikayat perlu dibedakan dari perkembangan pelabuhan dan kekuasaan ratu abad XVI–XVII. Di Brunei, epigrafi dan kabar hubungan luar negeri tidak membenarkan satu tanggal konversi seluruh kerajaan; di Sulu, tradisi asal-usul kesultanan belum ditopang rangkaian bukti sezaman yang setara. Perbedaan posisi pelabuhan, struktur elite, hubungan dengan ulama, dan daya tahan adat menjelaskan variasi kelembagaan. Artikel menawarkan tipologi mekanisme yang bersifat tentatif dan bertumpu pada tingkat kepastian sumber, bukan urutan Islamisasi tunggal.