Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Journal of Marine Research Diponegoro Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Setyawanta, Lazarus Tri
Unknown Affiliation
Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Sihombing, Andre Evan; Soemarmi, Amiek; Setyawanta, Lazarus Tri
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.569 KB)

Abstract

Pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sudah merancang regulasi perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses perubahan dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang provinsi Jawa Tengah mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prosedur hukum yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut menurut pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Kedua, Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah belum bisa beraktifitasnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya akibat izin yang belum keluar dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
Perubahan Jalur Pelayaran Terhadap Peta Perekonomian Asia Tenggara Dampak Pembangunan Terusan Kra Thailand Persada, Aninditya Gita Kireina; Setyawanta, Lazarus Tri
977-2407769
Publisher : Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas PerikanJurusan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jmr.v10i1.29671

Abstract

Terusan Kra merupakan kanal yang telah direncanakan pembangunannya oleh Thailand sejak abad ke-17. Dengan dibangunnya terusan Kra yang dimungkinkan berhasil memberi efisiensi terhadap penyingkatan waktu pelayaran di daerah Asia Pasifik tentu akan memberi dampak kerugian yang signifikan pada terusan Malaka yang telah terlebih dahulu dibuat. Dampak pembangunan tersebut akan mempengaruhi perubahan jalur pelayaran serta merubah peta perekonomian Asia Tenggara secara makro. Tujuan dari tulisan ini ada untuk mengetahui dampak dan perubahan signifikan terhadap pembangunan terusan Kra di masa depan. Metode yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Adanya terusan Kra akan merubah neraca ekspor dan impor secara signifikan serta akan memberikan perubahan besar ke beberapa negara-negara di Asia Pasifik. Hingga saat ini mulai banyak negara-negara di Asia Tenggara yang mulai merencanakan dan membangun kawasan pantainya agar dapat bersaing saat nantinya Terusan Kra dibuka. The Kra Canal is a canal that Thailand has planned to build since the 17th century. With the construction of the Kra canal, which is possible to provide efficiency in reducing shipping time in the Asia Pacific region, it will certainly have a significant impact on the Malacca canal that was previously built. This development impact will affect changes in shipping lanes and change the economic map of Southeast Asia at a macro level. The purpose of this paper is to determine the impact and significant changes to the development of the Kra canal in the future. The method used is a normative juridical approach that uses secondary data through library research and document study. The existence of the Kra canal will change the export and import balance significantly and will provide big changes for several countries in Asia Pacific. Until now, many countries in Southeast Asia have started planning and building their coastal areas so that they can compete when the Kra Canal opens.
Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional Satrio, Taufik Purbo; Setyawanta, Lazarus Tri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.455-470

Abstract

Rusia menolak Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin dari Pengadilan Kriminal Internasional, dengan menyatakan bahwa surat tersebut tidak berdasar karena Rusia belum meratifikasi Statuta Roma. Surat perintah tersebut dikeluarkan karena penggunaan Pasal 51 Piagam PBB oleh Rusia untuk menyerang Ukraina, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Tujuan dari penelitian membahas perintah penangkapan Vladimir Putin menurut perspektif hukum internasional. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan dengan menggunakan argumen hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB, namun menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, Rusia melanggar ketentuan Pasal 51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara menjatuhkan sanksi ketat terhadap Rusia. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang, dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.
Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia Puteh, Narissa Armadilla; Prabandari, Adya Paramita; Setyawanta, Lazarus Tri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.35-48

Abstract

Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perjanjian ini banyak memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (aviation safety). Penelitian bertujuan membahas implikasi Perjanjian Kedua FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022 untuk kepentingan Indonesia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan statute approach melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal positif yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan Indonesia dalam mengatur navigasi penerbangannya sendiri dan aspek ekonomi yaitu pemungutan Regional Air Navigation - RANS charges yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.
ENVIRONMENTAL CONSTITUTIONAL REGRESSION IN RISK-BASED INVESTMENT GOVERNANCE: RECONFIGURING ENVIRONMENTAL PROTECTION STRUCTURE IN INDONESIA Amir, Irfan; Setyawanta, Lazarus Tri; Diamantina, Amalia; Ansar, Lukman; Adelvia, Adelvia
Jurnal Hukum Progresif Vol 14, No 1 (2026): April 2026
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.14.1.167-200

Abstract

The reform of the risk-based licensing system implemented through the Job Creation Law in Indonesia has had a significant impact on environmental protection. This shift, which replaces the precautionary-based preventive approach with risk management, has the potential to reduce ecological protection without explicitly changing constitutional norms. From a constitutional perspective, this change is considered environmental constitutional regression, referring to the decline in the legal system’s ability to ensure the environmental protection that was previously achieved. This article analyzes the impact of this transformation on the legal structure and investment governance in Indonesia. Environmental protection, which previously functioned as a constitutional instrument limiting the rationality of economic development, is now repositioned as an administrative component within the risk-based licensing framework. This shift occurs amid efforts to deregulate and simplify licensing to accelerate investment, but at the expense of the state’s obligation to ensure ecological sustainability. This reform affects various regulatory dimensions, including institutional structure, the role of law, public participation procedures, and environmental protection standards. The integration of environmental approval into the risk-based licensing system changes the paradigm from preventive control to administrative risk management. As a result, environmental protection mechanisms become dependent on risk assessments that do not always encompass the broader potential ecological damage. This study proposes the need for a progressive legal approach that reaffirms the state's obligation to uphold constitutional rights to a healthy and sustainable environment, while mitigating the negative impacts of regulatory reform on ecological justice and environmental sustainability. Thus, this research contributes to the understanding of the constitutional implications of risk-based regulatory restructuring, emphasizing the importance of ensuring that environmental protection remains a priority in development policy.
Co-Authors Adelvia, Adelvia Adya Paramita Prabandari Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Amir, Irfan Ansar, Lukman Persada, Aninditya Gita Kireina Puteh, Narissa Armadilla Satrio, Taufik Purbo Sihombing, Andre Evan