Sularto, R.B.
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG L., C.H. Adiputra; Sularto, R.B.; Sri Astuti, A.M. Endah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.076 KB)

Abstract

Sanksi tindakan merupakan salah satu dari 2 (dua) sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berkonflik hukum. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan lebih bersifat sosial dan mendidik. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice.                 Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer.
PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj) Septianti, Anjelina Henryarni; Sularto, R.B.; Astuti, A.M. Endah Sri
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45229

Abstract

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Maka korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam situasi tertentu karena sikap dan perilakunya korban dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban dalam hal ini dikategorikan sebagai victim precipitation. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban serta menganalisis victim precipitation sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan perlindugan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan KUHAP masih berorientasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka. Berlakukannya undang-undang perlindungan saksi dan korban ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, aspek victim precipitation menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, peran korban sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan untuk mengurangi masa pidana bagi pelaku.