Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Sri Astuti, A.M. Endah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN NON PENAL REHABILITASI BAGI ANGGOTA POLRI PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI POLDA JAWA TENGAH) Prakoso, Bagas Alan Budi; Sularto, RB; Sri Astuti, A.M. Endah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.003 KB)

Abstract

Polisi memiliki tugas yang  penting dalam melakukan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat. Apabila anggota kepolisian bertugas tidak berlandaskan Pancasila, UUD NRI  1945 dan Undang-Undang yang berlaku maka akan dapat terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Non-Penal dalam merehabilitasi bagi anggota Polri pecandu narkotika dan mengetahui aplikasi kebijakan non-penal dalam merehabilitasi anggota polri yang menjadi pecandu narkotika.Polda Jawa Tengah melalui Kapolda Irjen Pol Condro Kirono mengungkapkan bahwa memiliki gagasan dalam menanggulangi tindak pidana narkortika yang dilakukan anggota polisi di lingkungan Polda Jawa Tengah, melalui program  “Kupeduli Narkoba”.dasar dikeluarkannya ide atau gagasan tersebut merujuk pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembagaseperti MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, dalam pelaksanannya Polda Jawa Tengah baru menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar menjalankan program dan menjalin koordinasi antar lembaga pada program“Kupeduli Narkoba” tersebut.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG L., C.H. Adiputra; Sularto, R.B.; Sri Astuti, A.M. Endah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.076 KB)

Abstract

Sanksi tindakan merupakan salah satu dari 2 (dua) sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berkonflik hukum. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan lebih bersifat sosial dan mendidik. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice.                 Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer.
ANALISIS YURIDIS SANKSI PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Baihaqi, M Bilal; Sri Astuti, A.M. Endah; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.40036

Abstract

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. sanksi yang diberikan dapat berupa pelatihan kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Putusan Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak menunjukan bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja
Co-Authors Baihaqi, M Bilal L., C.H. Adiputra Prakoso, Bagas Alan Budi Rahmi Dwi Sutanti Sularto, R.B. Sularto, RB