Athaya, Ghina
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM (STUDI KASUS JOINT STOCK COMPANY “SUKHOI CIVIL AIRCRAFT” DENGAN PERSEROAN TERBATAS PETRONECK ENERGY) Athaya, Ghina; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.422 KB)

Abstract

Permodalan merupakan inti utama dari perusahaan dimana perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pemenuhan permodalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan modal intern dan ekstern. Salah satu pemenuhan modal ekstern adalah pinjaman pihak ketiga. Namun, untuk mendapatkan pinjaman disyaratkan adanya jaminan untuk kepastian pengembalian utang. Salah satu jaminan yang dapat digunakan adalah jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan jaminan fidusia atas saham di Indonesia dan akibat hukum dari jaminan fidusia atas saham yang dilakukan oleh PT Petroneck Energy terhadap utang yang diberikan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” kepada PT Sky Aviation.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Jaminan fidusia yang didapatkan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” memberikan kewenangan eksekusi bilamana PT Sky Aviation lalai dalam melakukan pembayaran atas utangnya.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN TABALONG Faras Arsyil, Andi Muhammad; Athaya, Ghina; Setyawan, Mei; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.946 Km2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam kilometer persegi) yang memiliki kawasan hutan potensi kayu yang besar seluas 2.412 Km2 (dua ribu empat ratus dua belas meter persegi). Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)  pada hutan alam dan hutan tanaman, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi. Maraknya industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong menandakan maraknya aktivitas penebangan liar. Perdagangan kayu secara liar yang dilakukan  oleh industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu dalam mencegah praktek pemutihan kayu illegal. Adapun sanksi pidana bagi pelaku illegal logging diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 dan bagi orang yang melakukan illegal logging dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun serta denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.