Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Gultom, Mangara Maidlando
jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur “kegentingan yang memaksa” dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada). Politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah berubah menjadi dipilih oleh DPRD berdasarkan UU Pilkada. Tidak terdapat unsur “kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perpu Pilkada, meskipun dalam konsiderannya menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai rujukan utama pembentukannya.

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Mangara Maidlando Gultom
Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan apa yang menjadi unsur â€œkegentingan yang memaksaâ€ dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada). Politik hukum pembentukan Perpu Pilkada adalah untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah berubah menjadi dipilih oleh DPRD berdasarkan UU Pilkada. Tidak terdapat unsur â€œkegentingan yang memaksaâ€ dalam pembentukan Perpu Pilkada, meskipun dalam konsiderannya menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai rujukan utama pembentukannya.

Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Mangara Maidlando Gultom; Natasya Aprillia Kirana; Fahrul Fahrul; Reza Dwi Ariesta
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.928

Artikel ini akan mengkaji mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, dan apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada struktur norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan tubuh penyelenggara pemilihan umum, khususnya KPU. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dengan segera dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusannya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023, dan KPU dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan Diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan Diskresi semata-mata sebagai moral call bagi KPU sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN TERHADAP TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI MENURUT HAM DAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAM NOMOR 39 TAHUN 1999 Lestari, Listya Ayu; Khotimah, Jenny Khusnul; Fitriana, Nur; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.203 KB)

Pernikahan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman. Dalam pernikahan ada syarat harus ditempuhnya salah satunya di pernikahan lingkup TNI ada beberapa syarat dan prosedurnya termasuk terdapat adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI. Keberadaan atau praktik tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran atas Hak Pribadi dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Pada Tes Keperawanan Pada Calon Istri TNI Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta latar belakang terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan apakah sudah memenuhi aspek-aspek konsep dalam pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif serta Pendekatan hukumnya berupa perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwates keperawananmelanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi kepada perempuan dan pembentukan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang tidak memenuhi unsur-unsur konsep pembuatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN TABALONG Faras Arsyil, Andi Muhammad; Athaya, Ghina; Setyawan, Mei; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.946 Km2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam kilometer persegi) yang memiliki kawasan hutan potensi kayu yang besar seluas 2.412 Km2 (dua ribu empat ratus dua belas meter persegi). Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi. Maraknya industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong menandakan maraknya aktivitas penebangan liar. Perdagangan kayu secara liar yang dilakukan oleh industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu dalam mencegah praktek pemutihan kayu illegal. Adapun sanksi pidana bagi pelaku illegal logging diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 dan bagi orang yang melakukan illegal logging dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun serta denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN Gultom, Mangara Maidlando; Haerana, Haerana; Pricilia, Vina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan mayarakat pada masa pandemi covid-19 di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier.Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di kota Balikpapan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Balikpapan melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kotaBalikpapan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota Balikpapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang PSBB dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Namun penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT PASER YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI DEMONSTRASI MENUNTUT KEADILAN DI PENAJAM PASER UTARA Jaya, Hasrun; Jiharnadi, Jaya; Purba, Andre Marudut Halomoan; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, dengan menganut Rechstaat (Eropa Kontinental) sebagai salah satu gagasan konstitualisme dalam suatu negara. Dengan hukum positif yang terkodefikasi secara sistematis berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun sistem penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum itu sendiri dikawal oleh penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan. Namun persoalan hukum tentunya bukan hanya tanggungjawab penegak hukum, melainkan adalah tanggung jawab seluruh komponen negara termasuk masyarakat dengan kualitas kepatuhannya terhadap hukum.Masalah hukum dimasyarakat adalah tantangan yang dihadapi oleh negara yang merupakan negara Hukum. Kualitas kepatuhan hukum yang tidak optimal dari semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum, tentunya akan melahirkan masalah hukum. Contoh masalah hukum, yakni kasus pembunuhan terhadap pemuda terjadi di penajam yang mengakibatkan meninggalnya pelajar dari longkali Kab. Paser. Akibat dari kasus tersebut berakibat lahirnya aksi solidaritas Masyarakat Adat Paser yang turun kejalan melakukan unjukrasa di Kab.Penajam Paser Utara, bahkan unjukrasa itu dilakukan salahsatunya di pelabuhan Penajam. Peserta unjukrasa dalam dokumentasi media massa yang beredar ditengah masyarakat melalui media sosial, terlihat membawa senjata tajam yaitu parang. Hal ini menjadi tidak lazim dalam pelaksanaan unjukrasa apalagi jika dikaitkan dengan hukum yang tengah berlaku di Indonesia.

LEGALITAS PARALEGAL DALAM BERSIDANG DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018 Lestari, Maryam Vivian; Fitrianada, Fitrianda; Hermansyah, Geraldi Hamdani; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan Paralegal dalam lingkup bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan apa yang menjadi yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara hak uji materil bernomor 22P/HUM/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Paralegal yang bersidang di pengadilan berdasarkan syarat-syarat khusus dan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya adalah sah di mata hukum. Mahkamah Agung telah membuat kekeliruan yang fatal ketika mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut legalitas Paralegal yang bersidang di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor 22P/HUM/2018. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dijadikan batu uji memiliki kondisi/kekhususan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakanpengaturan lebih lanjut mengenai skema bantuan hukum oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN SERTIFIKAT TANAH IKN DI PENAJAM PASER UTARA Kurniati, Chesar Laras; Anggraeni, Ella; Nugraha, Salahuddin Jihad; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rumusan masalah ini adalah bagamana pertanggungjawaban hukum tindak pidana penipuan serifikat tanah di IKN penajam paser utara. Perubahan pola pikir hidup mayarakat setelah adanya perkembangan teknologi dan informai menimbulkan fenomena baru dikalangan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru di dunia maya (cyber crime). Penipuan yang sekarang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu berpura- pura sebagai polisi yang mengaku kiriman dari MABES Dan tujuan penelitian dari kasus penipuan setrifikat tanah adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sertifikat tanah ikn yang terjadi di penajem pasar utara pada tanggal 7 april 2022.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis normatif, untuk spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Kemudian sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian terhadap kasus penipuan sertifikat yaitu untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan berkedok polisi yaitu banyaknya seseorang yang mudah tertipu oleh oknum palsu yang menggunakan identitas palsu.Selain itu juga, disisi lain yang menjadi faktor penipuan ini adalah faktor ekonomi, teknis dan kurangnya keadilan. Kemudian, cara menghindari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu harus bisa mengenali tanda-tanda kebohongan para pelaku. Selain itu, agar kita tidak mudah jatuh ke tangan para pelaku yaitu mendatangkan porles terdekat, tenang, dan gunakan logika.

KEKUATAN HUKUM MATERAI ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Safaat, Muhammad Zam Zam; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Seiring dengan perkembangan zaman perdangan melalui media elektronik di Indonesia sangat tinggi. Tingginya tingkat transaksi jual beli online umumnya banyak tertuang dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagai bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada setiap dokumen ialah dengan memberikan materai. Dibentuklah peraturan tentang Bea Materai untuk memberikan kepastian hukum pada setiap dokumen elektronik dengan cara membubuhkan e-materai agar memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti di pengadilan. FSelain itu, materai elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya e-materai pada dokumen elektronik membuat beberapa masyarakat berspekulasi mengenai kekuatan hukum dari dokumen elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum materai elektronik dalam perjanjian jual beli online. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search