<![CDATA[Pengaturan konsultan pajak menghadirkan ketegangan antara penguatan profesionalisme dan penambahan beban kepatuhan bagi penyedia serta pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan memetakan perubahan normatif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 serta mengkaji implikasinya bagi konsultan pajak dan wajib pajak melalui Slippery Slope Framework. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder berupa peraturan, artikel ilmiah, dan publikasi perpajakan yang dikumpulkan melalui dokumentasi selama Agustus hingga September 2026. Data dianalisis menggunakan analisis isi, perbandingan antarrezim, dan interpretasi sistematis, dengan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan temuan. Hasil penelitian mengidentifikasi 23 perubahan regulatif, meliputi sembilan ketentuan baru, dua belas pengetatan, satu perpindahan kewenangan, dan satu ketentuan peralihan, tanpa pelonggaran. Enam dari sembilan isu utama memperkuat dimensi kekuasaan, sedangkan tiga lainnya mendukung kepercayaan. Penguatan standar mutu dan pertanggungjawaban berpotensi melindungi wajib pajak, tetapi perluasan pelaporan memunculkan persoalan kerahasiaan, sementara sertifikasi kuasa internal berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, terutama bagi usaha kecil. Pembahasan menunjukkan asimetri antara penguatan pengawasan dan pembangunan kepercayaan yang berpotensi mendorong kepatuhan terpaksa. Penelitian menyimpulkan bahwa profesionalisasi memerlukan keseimbangan antara pengawasan, perlindungan kerahasiaan, dan proporsionalitas beban menurut kapasitas usaha. Implikasi tersebut merupakan penalaran normatif dan memerlukan pengujian empiris untuk menilai respons konsultan serta wajib pajak setelah pelaksanaan regulasi.]]>
