<![CDATA[This study examines how mediators in Religious Courts facilitate amicable divorce settlements in marital cases where the relationship has irretrievably broken down and reconciliation is no longer realistic. Employing a socio-legal qualitative approach, the research draws on field studies conducted at Religious Courts in the Special Region of Yogyakarta and three regencies in Central Java. Data were collected through in-depth interviews with six mediators, judges, and court staff, field observations, and an analysis of relevant legal documents. The findings reveal that divorce does not necessarily indicate mediation failure; rather, it can constitute an amicable resolution through three mechanisms: shifting mediation's orientation from preserving marriage to ensuring a fair separation; facilitating negotiations concerning post-divorce rights and obligations to provide legal certainty and protect the parties' interests; and maintaining relational balance to ensure that agreements and consent are reached voluntarily and with an adequate understanding of their legal consequences. Mediators fulfil this role by identifying potentially neglected rights, explaining legal implications, and employing caucus sessions and reality testing to encourage realistic decision-making and protect vulnerable parties. Accordingly, mediation success should be assessed not merely by marital reconciliation but also by its capacity to achieve fair and amicable divorce settlements through substantive effectiveness, preventing domination, rights violations, and recurrent post-divorce conflicts. Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana mediator di Pengadilan Agama melakukan penyelesaian perceraian secara damai pada perkara-perkara perkawinan yang telah retak secara serius dan di mana rekonsiliasi tidak lagi menjadi pilihan realistis. Menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal melalui studi lapangan di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan tiga kabupaten di Jawa Tengah, penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam dengan enam mediator, hakim, dan staf pengadilan, observasi lapangan, dan telaah terhadap dokumen hukum yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak selalu mencerminkan kegagalan mediasi, tetapi sebaliknya menjadi bentuk penyelesaian damai yang dibangun melalui tiga mekanisme; menggeser orientasi mediasi dari upaya mempertahankan perkawinan menuju pengelolaan proses perpisahan secara adil, memfasilitasi perundingan mengenai hak dan kewajiban para pihak paska perceraian untuk kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak, dan menjaga keseimbangan relasi supaya kesepakatan dan persetujuan tercapai secara sadar dan berdasarkan pada pemahaman yang utuh terkait konsekuensi hukumnya. Dalam menjalankan peran tersebut, mediator mengidentifikasi hak-hak yang berpotensi terabaikan, menjelaskan implikasi hukum, menggunakan caucus dan reality testing untuk pertimbangan alternatif secara realistis dan perlindungan terhadap pihak rentan. Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari dipertahankannya perkawinan, tetapi juga dari terciptanya perceraian yang adil dan damai melalui efektivitas mediasi secara substantif, guna mencegah dominasi, pelanggaran hak, dan konflik berulang pascaputusan.]]>
